Ombudsman Datang Minta Verifikasi Faktual K-2 di Rembang

Selasa, 6 Mei 2014 | 15:46 WIB
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Achmad Zaid (berpeci) Selasa (6/5). (Foto:Pujianto)

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Achmad Zaid (berpeci) Selasa (6/5). (Foto:Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah datang ke Rembang, Selasa (6/5) siang. Kepala Ombudsman Jateng Achmad Zaid dan asistennya Ansori, langsung mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang sekitar jam satu siang.

Keduanya menunggu beberapa saat sebelum kemudian Kepala BKD Rembang Suparmin datang menemui. Ombudsman sempat menanyakan sejumlah hal berkaitan dengan honorer kategori dua yang berkemungkinan terjadi manipulasi data.

Dalam kesempatan itu, Kepala Ombudsman meminta agar dilakukan verifikasi faktual terhadap honorer K-2 di Rembang. Verifikasi tersebut untuk menepis isu dan dugaan terkait kemungkinan permainan di balik pendataan K-2. Achmad Zaid tidak melihat BKD Rembang tertutup.

Namun pihaknya tak lantas berasumsi tidak ada masalah di Rembang menyangkut honorer K-2. Zaid mengaku menunggu kapan verifikasi faktual akan dilakukan. Dalam hal ini pun, dia menyatakan siap datang untuk melakukan pengawasan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang Suparmin mengaku harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah Hamzah Fatoni dan Plt Bupati Abdul Hafidz mengenai pelaksanaan verifikasi faktual terhadap 201 honorer K-2 yang lolos seleksi.

Konsultasi yang dimaksud itu menyangkut waktu karena kedua pejabat tersebut diharapkan oleh Ombudsman untuk duduk satu forum guna penyelesaian masalah. Suparmin menyatakan tidak mempermasalahkan tudingan Ombudsman yang menduga ada permainan terkait K-2 di Rembang, seperti yang terjadi di Jepara, Pati, dan Kudus.

Menurut Suparmin, verifikasi honorer kategori dua telah sesuai dengan norma karena sudah dua kali diuji publik. Memang sempat ada satu sanggahan pada uji publik pertama. Ketika itu, tiga orang honorer di rumah sakit daerah dilaporkan memalsukan SK, namun laporan itu telah berujung pencoretan ketiganya.

Jika pun dalam verifikasi faktual ditemukan adanya penyimpangan, Suparmin menyebut itu lebih karena tidak adanya wewenang pada BKD untuk melakukan uji materi. Dalam hal seperti itu, BKD siap menyelesaikan sebagaimana ketentuan.

Di pertemuan itu, pihak Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah sempat membeber temuan penyimpangan terkait honorer K-2 di daerah lain. Zaid mengungkapkan, penyimpangan itu misalnya pemalsuan data tahun masuk tugas atau TMT.

Ada pula yang mengantongi SK TMT tidak berdasarkan tahun mulai mengajar bagi guru, tetapi berdasarkan tahun mulai praktek mengajar yang artinya itu sebagai syarat lulus Diploma II PGSD, bukan syarat honorer K-2.

Honorer kategori dua adalah tenaga yang penghasilannya tidak dibiayai dari APBN ataupun APBD, tetapi diangkat oleh pejabat berwenang. Mereka bekerja di instansi pemerintah dengan masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005. Namun usianya harus mencapai 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



One comment
  1. wuryani

    Mei 6, 2014 at 5:07 pm

    banyak yang sudah puluhan tahun mengabdi kalah dengan yang baru 4-6 tahun. ada apa?

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan