Oknum Pamong Desa Palsukan Akta Kematian, Korban Tak Bisa Akses Bansos

Senin, 28 Maret 2022 | 15:09 WIB

Kapolres Rembang AKBP Dandy Ario Yustiawan saat menanyai tersangka kasus pemalsuan akta kematian, saat Konpers, Senin (28/3/2022) saing, di Halaman Mapolres setempat. (Foto: Mukhammad Fadlil)


REMBANG, mataairradio.com
– Oknum pamong desa di Kecamatan Pancur tega memalsukan akta kematian bagi salah seorang warganya. Padahal nama warga yang tercantum di dalam akta tersebut masih dalam kondisi hidup.

Akibat ulahnya, oknum pamong desa pemalsu akta kematian itu harus berurusan dengan polisi. Hingga saat ini, yang bersangkutan mendekam di Mapolres Rembang.

Kepala Polres Rembang, AKBP Dandy Ario Yustiawan menerangkan, oknum pamong desa yang berinisial M menjabat sebagai Kepala Seksi atau Kasi Pelayanan di Pemerintah Desa Jeruk, Kecamatan Pancur, memalsu tanda-tangan sekretaris desa setempat dan suami dari korban.

Sedangkan warga yang menjadi korban berinisial SM dan suaminya L. Sementara, sekdes yang tanda tangannya dipalsukan inisialnya S.

“Surat keterangan dari desa ini dibuat Kasi Pelayanan di Desa Jeruk-Pancur. Memalsukan tanda tangan Sekdes dan suami dari korban, di dalam surat keterangan yang dari desa. Kemudian dikirim ke Dindukcapil, sehingga terbit surat itu (Akte Kematian, red.),” terangnya, Senin (28/3/2022) siang.

Kapolres Dandy menuturkan, akibat pemalsuan akta kematian itu, korban mengalami kerugian tidak dapat mengakses sejumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Ia mengungkapkan, motif dari kasus tersebut adalah ada dendam pribadi antara oknum pamong dengan warga yang menjadi korban.

“Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka, data kependudukan korban hilang dan bantuan PKH Program Keluarga Harapan) beserta BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 hilang (Korban tidak menerima bantuan lagi),” imbuhnya.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 263 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman kurungan penjara selama enam tahun.

Di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang Suparmin mengungkapkan, sebenarnya kejadian pemalsuan itu sudah berlangsung sekitar Juni 2021, yang lalu.

Ia menerangkan, penerbitan akta kematian selama persyaratan administrasi sudah lengkap, maka pihaknya berhak untuk menerbitkannya.

Sebagai upaya agar kejadian yang sama tidak terulang, Suparmin menjelaskan, pihaknya sudah membuat tim khusus yang nantinya bertugas untuk memverifikasi setiap permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang diajukan kepada Dindukcapil Rembang.

“Kejadiannya sudah beberapa waktu yang lalu, sekitar Juni 2021. Dindukcapil hanya menyeleksi berkas-berkas permohonan, sepanjang berkas administrasinya lengkap kita terbitkan. Kita membentuk tim khusus, yang nantinya memverifikasi, teknisnya seperti sidang,” tuturnya.

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Mukhammad Fadlil




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan