Nurhasan Ditahan, Sekretariat DPRD Belum Bereaksi

Friday, 24 July 2015 | 17:19 WIB
Sekretaris DPRD Rembang Achmad Mualif ketika ditemui reporter MataAir Radio, Jumat (24/7/2015). (Foto: Pujianto)

Sekretaris DPRD Rembang Achmad Mualif ketika ditemui reporter MataAir Radio, Jumat (24/7/2015). (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Sekretariat DPRD Rembang belum bereaksi dengan bersiap mengurus proses pergantian antar-waktu (PAW) terhadap Mohammad Nurhasan, anggota dewan yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri setempat karena diduga terlibat korupsi dana hibah sebesar Rp40 juta.

“Masih terlalu dini mengaitkan penahanan Pak Nurhasan dengan hak yang mesti diterima oleh yang bersangkutan,” ungkap Sekretaris DPRD Rembang Achmad Mualif ketika ditemui mataairradio di kantornya.

Menurutnya, Nurhasan ditahan dalam kapasitas mempermudah pemberkasan dalam status tersangka. Status tersebut, kata dia, tidak bisa langsung diartikan mesti bersalah.

Mualif menjelaskan, masih ada serangkaian proses hukum, sebelum kemudian anggota DPRD yang terlibat kasus pidana, diberhentikan. Begitu Nurhasan diadili atau perkaranya masuk ke pengadilan, akan langsung diberhentikan sementara.

“Meski diberhentikan sementara, hak-haknya tetap diberikan. Ya (termasuk gaji dan tunjangan),” tandasnya.

Dalam hal penanahan terhadap Nurhasan, Sekretariat DPRD sebatas tahu secara informal. Secara resmi, Mualif mengaku belum menemukan keharusan apakah Kejaksaan wajib memberi tahu pihak DPRD atau tidak.

“Tetapi selama ini, DPRD sebatas meneruskan surat-surat pemanggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Rembang terhadap Pak Nurhasan,” bebernya.

Meski belum bereaksi dalam hal memproses pergantian antar-waktu (PAW), menurut Mualif, Gubernur biasanya memantau perkembangan kasus pidana yang dihadapi oleh anggota DPRD.

“Pemantauan itu dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada DPRD dan sekretariat dewan,” ujarnya.

Tetapi sampai dengan ditahannya Nurhasan pada 22 Juli kemarin, pihak Gubernur belum sampai melakukan klarifikasi.

Nurhasan yang merupakan politisi Partai Hanura ditahan untuk 20 hari guna kepentingan penyidikan atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi dana hibah berkedok rehab musala.

“Sejauh ini belum ada klarifikasi dari pihak Gubernur,” tegasnya.

Sementara itu soal ketidakhadiran Nurhasan di DPRD semenjak ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Rembang, sekretariat dewan hampir selalu mendapat surat keterangan sakit dari rumah sakit.

“Surat keterangan sakit dari rumah sakit itu, sah menurut tata tertib DPRD,” katanya

Mualif menegaskan, seorang anggota dewan tidak bisa dituntut atas ketidakhadirannya sepanjang disertai izin yang sah, termasuk keterangan sakit yang dibuktikan lewat surat dari dokter.

“Secara aturan, anggota dewan yang absen tanpa alasan sah di sebanyak enam kali rapat resmi, bisa disanksi,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan