NU dan Muhamadiyah Rembang Beda Sikap Terkait Sertifikat Nikah

Senin, 25 November 2019 | 17:12 WIB
Ilustrasi. (Foto: teropongsenayan.com

REMBANG, mataairradio.com – Wacana tentang kewajiban mempunyai sertifikat nikah bagi calon pengantin yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy baru-baru ini mendapatkan tanggapan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Anshori Sholih Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Rembang menyatakan, secara kelembagaan pihaknya masih menunggu karena informasi tersebut masih berupa wacana dan petunjuk teknis juga belum keluar.

Namun secara ide dirinya setuju dengan adanya pelatihan pra-nikah seperti yang disampaikan oleh Menko PMK.

Ia menjelaskan, misalnya pasangan yang berencana menikah akan mendapatkan informasi terkait hal-hal seputar pernikahan, tata cara bagaimana saat mempunyai anak, sehingga secara mental pasangan akan lebih siap untuk mengarungi rumah tangga.

Selain itu, pelatihan pra-nikah tersebut juga bisa mencegah terjadinya stunting atau kelahiran bayi cebol. Sebab pencegahan harus dimulai dari sejak hamil.

Menurut data yang ia ketahui, kasus stunting di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 33 persen.

“Secara ide kami sangat mendukung, namun masih kita tunggu teknisnya. Hal yang keliru jika sertifikat pra-nikah dianggap membuat ribet masyarakat yang berencana menikah.

Arahnya adalah agar calon pengantin lebih siap mental. Itu yang disampaikan Bupati saat pidato ulang tahun Muhammadiyah kemarin,” ungkapnya.

Hal berbeda diungkapkan oleh Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Rembang Muhtar Nur Halim.

Ia berpendapat, kalau sertifikat nikah nanti digunakan sebagai syarat sah administrasi pernikahan dirinya tidak setuju.

Menurutnya, hal itu justru berbahaya karena sertifikat nikah tidak termasuk syarat sah nikah dalam ajaran Islam.

Jika tujuan pelatihan pra-nikah yang rencananya selama tiga bulan bertujuan untuk memberi pemahaman tentang pernikahan terhadap calon pengantin, menurutnya itu sudah ada dan dilakukan oleh lembaga pendidikan.

Misalnya di madrasah atau sekolah. Di sana ada pelajaran tentang bab nikah, sehingga upaya tersebut bisa lebih efektif dengan menambah materi dalam kurikulum pendidikan tentang pernikahan.

“Ya untuk menyelesaikan salah satu keanehan pemerintah tentang hal ini, tambah aja kurikulum tentang bab nikah di lembaga-lebaga pendidikan,” ujarnya.

Dirinya menambahkan jika adanya sertifikat pra-nikah nantinya malah membuat ribet calon pengantin yang akan menikah.

Selain itu wacana ini mengingatkan adanya sertifikasi dalam banyak hal di Indonesia.

Misalnya saja seperti sertifikat halal yang diperebutkan antara MUI dengan Kementerian Agama yang ujung-ujungnya adalah proyek dan hal tersebut yang dia tolak.

Penulis : Mohamad Siroju Munir
Editor : Mukhammad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan