Nota Keuangan RAPBD 2015 Muat Tiga Jenis Anggaran ke Desa

Selasa, 11 November 2014 | 14:06 WIB
Kantor Desa Wiroto Kecamatan Kaliori. (Foto:Rif)

Kantor Desa Wiroto Kecamatan Kaliori. (Foto:Rif)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD 2015 Kabupaten Rembang memuat antara lain tiga jenis kucuran anggaran ke desa.

Tiga jenis kucuran anggaran ini masing-masing sekitar Rp6,1 miliar yang berasal dari 10 persen dari pajak daerah, transfer dana dari APBN sebesar Rp39 miliar, dan dana daerah untuk alokasi dana desa sebesar Rp75 miliar.

“Sejak Undang-undang tentang Desa disahkan, paling tidak ada tiga jenis kucuran anggaran ke desa; 10 persen dari pajak daerah, transfer dana APBN, dan sekitar Rp75 miliar alokasi dana desa,” ujar Wakil Ketua DPRD Rembang Gunasih, Selasa (11/11/2014) siang.

Dia berharap, pada saatnya anggaran siap diserap, semua desa sudah siap dengan segala sumber daya yang dibutuhkan. Menurutnya, jangan sampai alokasi anggaran yang tersedia, justru menjadi beban bagi desa lantaran ketidaksiapan.

Gunasih juga mengatakan, sejauh ini, nilai anggaran dalam RAPBD 2015, secara total turun sekitar Rp45 miliar. Saat Pengantar Nota Keuangan dipaparkan kemarin (10/11/2014), posting anggaran dari Bantuan Provinsi Jawa Tengah, belum ditetapkan.

“Kalau mengacu APBD 2014, besarnya bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Tengah mencapai Rp85 miliar. Sementara ini, pos bantuan keuangan provinsi dinolkan. Nilai APBD Rembang sebelum ada penetapan bantuan keuangan provinsi mencapai Rp1,289 triliun,” tandasnya.

Selain tiga jenis kucuran anggaran ke desa dan bantuan keuangan dari Pemprov Jateng yang belum terposting, Nota Keuangan RAPBD 2015 juga memuat adanya kenaikan belanja pegawai sebesar enam persen.

“Kita juga anggarkan kenaikan belanja gaji pegawai sebesar enam persen. Estimasinya sesuai dengan tahun kemarin. Namun kenaikan gaji tidak sebanding dengan dana alokasi umum atau dana perimbangan yang diterima Rembang,” imbuhnya.

Pihak DPRD membantah posting anggaran kenaikan belanja pegawai ini terkait dengan rencana Pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak atau BBM.

“Posting anggaran kenaikan belanja pegawai tidak ada kaitan dengan rencana kenaikan harga BBM, karena RABPN dibuat pada bulan Agustus, sehingga belum mengkaver dampak pemangkasan subsidi BBM,” tandasnya.

Ketua DPRD Rembang Majid Kamil menambahkan, setelah penyampaian Nota Keuangan, rapat paripurna akan dilanjutkan pada hari Rabu 12 November 2014 dengan agenda pandangan umum fraksi.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan