Nelayan Rembang Masih Belum Tinggalkan Jaring Cantrang

Jumat, 23 Juni 2017 | 13:06 WIB

Posko keprihatian sekaligus kepedulian terhadap nelayan di Kabupaten Rembang, berdiri sejak Ahad (18/6/2017). Posko ini sebagai salah satu bentuk penolakan terhadap Permen KKP Nomor 71 Tahun 2016 yang salah satu isinya memuat larangan penggunaan cantrang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Nelayan pengguna jaring cantrang di Kabupaten Rembang masih belum meninggalkan jaring cantrang dan berganti alat tangkap jenis lain yang dibolehkan oleh Pemerintah, padahal sebelumnya mereka sudah menandatangani pakta integritas.

Salah seorang pengurus Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Jumiati mengatakan, untuk saat ini, nelayan tidak mungkin ganti alat tangkap karena sebagian besar dari mereka masih memiliki banyak pinjaman di bank, sedangkan untuk ganti alat tangkap, butuh biaya besar.

Soal pakta integritas yang sudah diteken, menurutnya, itu akan menjadi batal ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan benar memperpanjang masa relaksasi enam bulan lagi yang itu berarti cantrang akan masih boleh digunakan oleh nelayan hingga bulan Desember 2017.

“(Nelayan teken pakta integritas) karena format disiapkan dari sana (Pemerintah, red.). Otomatis mau nggak mau, nelayan nurut karena nelayan butuh makan. Bukan mengelabui, karena kami tanda tangan. Kalau nanti (relaksasi) diperpanjang, pakta itu kan batal,” terangnya.

Jumiati menyebutkan, sudah ada satu orang nelayan yang mengganti cantrangnya dengan alat tangkap lain, yakni gillnet ukuran besar, tetapi pada saat sekarang baru tahap percobaan. Lalu ada empat nelayan yang mulai mengajukan izin penggunaan jaring lain non cantrang.

Jani, nelayan pemilik kapal dengan nama lambung Pangestu Sedulur Barokah di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang menyatakan masih berharap kepada Pemerintah agar tetap melegalkan cantrang karena cantrang bukan trawl, melainkan alat tangkap ramah lingkungan.

Menurutnya, solusi Pemerintah atas pelarangan cantrang, tidak cukup memadai, bahkan tidak cocok dengan kebutuhan nelayan seperti di Kabupaten Rembang, misalnya bantuan gillnet dan kapal fiber. Gillnet bantuan hanya cocok buat kapal kecil, sedangkan cantrang besar.

“Gillnet ini tidak layak dioperasikan di Laut Jawa. Dipakai untuk kapal kecil pun, gillnet ini tidak akan membuahkan hasil, apalagi jika melaut pada jarak kurang 12 mil. Jadi melautnya mesti agak ke tengah. Kalau kapal fiber nggak cocok juga untuk Laut Jawa yang banyak karang,” terangnya.

Atas kondisi itu, ia belum mengganti alat tangkapnya dari cantrang. Ia bersama nelayan cantrang lainnya malah menggalang gerakan keprihatinan guna menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016, dengan mendirikan posko, di depan Kantor Bupati Rembang.

“Dengan posko ini, kalau Bu Susi (Menteri KKP Susi Pudjiastuti, red.) lewat Pantura biar tahu kalau kami masih menolak. Posko ini berdiri sejak hari Ahad (18/6/2017) dan kemungkinan akan berakhir sementara pada hari ini, 23 Juni 2017,” pungkasnya kepada mataairradio.com.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



One comment
  1. Bewe

    Juli 3, 2017 at 4:54 pm

    Mengganti alat tangkap juga berarti mengganti keseluruhan mulai dari antara lain kapal, peralatan pendukung, dokumen2 dan juga keahlian serta permodalan. Pemerintah sih enak2 aja menyuruh, tapi mana bantuan utk mereka ?

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan