Nelayan Buruh di Sarang Minta, Pemkab Berikan Asuransi Jiwa

Rabu, 2 Januari 2019 | 14:13 WIB

Aktivitas nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tasikagung Kecamatan Rembang, Rabu (22/3/2017). (Foto: Mukhammad Fadlil)

 

SARANG, mataairradio.com – Sejumlah nelayan buruh di Kecamatan Sarang meminta supaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang memperhatikan tentang perlindungan bagi nelayan kategori buruh.

Menaggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Rembang Suparman mengungkapkan, di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016, terdapat Perda tentang perlindungan nelayan sekaligus definisi tentang nelayan.

Ia menyebutkan, ada empat kategori nelayan, yakni nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik.

Menurut Suparman, dari empat kategori nelayan tersebut hanya nelayan kecil dan nelayan tradisional yang selama ini sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk perlindungan melalui asuransi jiwa.

Sedangkan, untuk nelayan buruh dan pemilik sama sekali belum menerima bantuan perlindungan jiwa.

“Yang sering mendapatkan asuransi perlindungan jiwa baru nelayan tradisional atau nelayan ‘cukrik’ dan nelayan kecil. Sedangkan nelayan buruh belum. Pak Bupati, mohon ini diperhatikan,” tuturnya.

Untuk memberikan perlindungan bagi nelayan yang bekerja pada kapal di atas 10 Gross Ton (GT), Suparman mengatakan Pemkab telah menyiapkan beberapa tahapan cara.

Adapun langkah yang akan ditempuh, yang pertama memberikan pembiayaan premi asuransi dari pengurangan retribusi nelayan untuk Pemkab Rembang.

Yang semula 2,85 persen menjadi 2,55 persen, sedangkan 0,3 persennya bisa untuk membantu pembayaran premi asuransi bagi nelayan.

Kemudian usulan yang kedua , bantuan premi asuransi nelayan yang bekerja pada kapal berukuran besar atau di atas 10 GT, bisa partisipatif dari APBD.

Dan yang ketiga pembayaran premi dari pemilik kapal, dengan sistem gotong royong tersebut diharapkan bisa mengkaver asuransi bagi semua Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal di atas 10 GT.

“Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016, tentang perlindungan nelayan. Di situ diamanatkan bahwa untuk nelayan yang bekerja pada kapal di atas 10 GT, juragan memiliki kewajiban memberikan perlindungan bagi seluruh ABK kapalnya,” tandasnya.

Ia mencontohkan kasus kecelakaan kapal di Kalimantan Selatan yang mengakibatkan satu ABK meninggal.

“Pemilik kapal hingga saat ini masih menjalani proses peradilan, karena ternyata pemilik kapal tidak mengasuransikan ABK-nya,” pungkasnya.

Sebelumnya Nur Salim, salah satu Perwakilan dari Nelayan Buruh di Kecamatan Sarang meminta agar pemerintah memperhatikan nelayan buruh atau yang bekerja di kapal berukuran besar, utamanya terkait perlindungan jiwa.

Pasalnya pemerintah baru memngkaver nelayan tradisional dan nelayan kecil saja untuk diberikan perlindungan jiwa.

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Mukhammad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan