Nelayan Bersiap Gugat Menteri Susi ke MA

Kamis, 10 September 2015 | 15:36 WIB
Suyoto, Ketua Paguyuban Nelayan Cantrang Dukuh Pabean Desa Tasikagung Kecamattan Rembang, saa memberikan keerangan kepada awak media, Rabu (28/01/2015). (Foto: Wahyu Salvana)

Suyoto, Ketua Paguyuban Nelayan Cantrang Dukuh Pabean Desa Tasikagung Kecamattan Rembang, saa memberikan keerangan kepada awak media, Rabu (28/01/2015). (Foto: Wahyu Salvana)

 

REMBANG, mataairradio.com – Kalangan nelayan di Kabupaten Rembang kini bersiap menggugat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti ke Mahkamah Agung.

Hal itu setelah rekomendasi Ombudsman terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik, tak digubris.

Ketua Paguyuban Nelayan Rembang Suyoto mengatakan, draf gugatan ke MA masih dalam penyusunan. Menurutnya, rancangan naskah gugatan itu bakal selesai dalam bulan ini.

“Inti gugatannya adalah meminta agar peraturan menteri tersebut direvisi atau ditunda setidak-tidaknya dua tahun,” ungkapnya kepada mataairradio.

Mengenai rekomendasi Ombudsman yang tak digubris oleh Menteri Susi, menurut Suyoto, itu bukan wewenangnya. Apalagi Ombudsman sudah membuat laporan ke Presiden.

Ombudsman meminta Presiden menegur Menteri Kelautan dan Perikanan serta mengganti PMKP Nomor 2 Tahun 2015.

Suyoto menegaskan, meski mestinya larangan penggunaan jaring cantrang berlaku mulai September ini karena rekomendasi Ombudsman diabaikan, para nelayan tetap melaut seperti biasa.

“Nelayan memang khawatir bakal ditindak di tengah laut. Tetapi jika mandek, kondisi sosial nelayan akan malah memburuk,” tandasnya.

Dalam laporan Ombudsman kepada Presiden, dijelaskan pula bahwa berdasarkan uji petik yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng serta serta DPRD Jawa Tengah Komisi B, cantrang tidak merusak terumbu karang seperti yang dikhawatirkan karena tidak menyentuh dasar laut.

“Meskipun faktanya begitu, Ombudsman tidak bisa menghakimi bahwa cantrang tidak merusak lingkungan,” kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana.

Menurutnya, tugas Ombudsman hanya sebatas rekomendasi karena peraturan tersebut mengandung maladministrasi.

“Undang-undang melarang trawls dan pukat harimau, tapi peraturan melarang pukat hela dan tarik,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan