Urusan MK Selesai, KPU Rembang Tancap ke Pilkada

Jumat, 22 Agustus 2014 | 18:13 WIB
Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. (Foto:Rif)

Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. (Foto:Rif)

REMBANG, MataAirRadio.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang memang sempat dipaksa kembali berkeringat oleh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dilancarkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh gugatan dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 tersebut, kini KPU bisa langsung tancap ke persiapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Rembang.

Jumat (22/8) pagi, komisioner KPU Kabupaten Rembang menggelar rapat pleno untuk persiapan menghadapi Pemilukada yang digelar tahun depan. Ketua KPU Rembang Minanus Suud menyebut banyak yang harus disiapkan seperti regulasi, tahapan, dan persiapan teknik Pemilukada.

Ketiga persiapan tersebut mulai dilakukan dan diperkirakan memakan waktu hingga dua minggu ke depan. Suud juga menyebut ada banyak pelajaran dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, sebagai bekal untuk menggelar Pemilukada secara demokratis dan berkualitas.

Ketua KPU menguraikan, tahapan yang mendesak segera dilakukan adalah pembentukan penyelenggara pemilihan umum di tingkat kecamatan dan desa. Ia mengatakan, setelah Pilpres digelar 9 Juli lalu, masa tugas PPK dan PPS sudah habis pada Agustus ini.

Namun menurutnya, pembentukan PPK dan PPS ini baru akan mulai dilakukan pada bulan Oktober mendatang. Pihaknya menargetkan semua PPK dan PPS sudah bisa dilantik pada bulan November. Itung-itungan seperti itu karena KPU baru menjadwalkan pemutakhiran data pemilih pada Desember nanti.

Suud menegaskan, ada beberapa personel PPK yang menurutnya perlu dievaluasi mengingat banyaknya catatan kinerja yang kurang. Hal yang sama juga terjadi pada PPS di sejumlah desa. Beberapa catatan ini telah dikoordinasikan di tingkat komisioner untuk disikapi.

Dia menambahkan, untuk menekan kemungkinan protes saat Pemilukada, maka PPK dan PPS yang dinilai terganggu integritasnya, akan diganti. Menurut Suud, resistansi atau ketahanan penyelenggara Pemilukada di berbagai tingkatan harus kuat, terutama menyangkut integritas dan independensi.

Meski tidak ada rekam jejak perselisihan hasil Pemilukada hingga berujung sengketa di Mahkamah Konstitusi dan diwarnai dengan kisruh massa, KPU pun tetap akan menyiapkan Pemilukada yang terbaik pada 2015. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan