Menteri Agraria Minta Pegawai BPN Rembang Miliki Respon Cepat

Jumat, 27 Maret 2015 | 17:49 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyid Baldan didampingi Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz seusai meresmikan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang, Jumat (27/3/2015) pagi. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan meminta pegawai di lingkungan BPN Rembang memiliki respon cepat dalam pelayanan.

Pesan tersebut disampaikan Menteri saat meresmikan kantor baru BPN Rembang, Jumat (27/3/2015) pagi.

Selain respon, pelayanan dari BPN mesti dilakukan dengan memberikan kemudahan dan kepastian.

“Hal tersebut yang menjadi fungsi utama kantor baru BPN Rembang,” katanya.

Tak hanya itu, kebaruan sebuah bangunan kantor pertanahan merupakan simbol hadirnya semangat baru.

Dalam kesempatan itu, Menteri Agraria juga meminta agar para pegawai BPN murah senyum kepada masyarakat yang meminta pelayanan.

“Senyum yang lebih mengembang dan alamiah diperlukan agar tidak ada kesan takut yang ditangkap oleh masyarakat pengakses layanan BPN,” tandasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan, berdirinya kantor pertanahan yang definitif akan melengkapi instansi vertikal yang telah ada di kabupaten ini, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, dan Badan Pusat Statistik atau BPS.

“Pemkab berharap agar BPN memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi di bidang pertanahan,” katanya.

Semestinya, BPN meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana program yang sudah diluncurkan dalam bentuk penyertifikatan tanah pro-rakyat.

Program itu di antaranya, program sertifikasi tanah proyek nasional agraria atau Prona dan sertifikasi tanah proyek daerah atau Proda.

Selain itu adalah program sertifikasi tanah nelayan, usaha mikro dan kecil, serta program sertifikasi swadaya.

Sementara itu, di balik kunjungan Menteri Agraria, jejaring media sosial justru ramai oleh kabar pungutan Rp50ribu untuk pengambilan sertifikat jelang kedatangan Ferry Mursyidan.

Salah satu warga di Kecamatan Sluke dikabarkan mengeluhkan biaya untuk penyertifikatan tanah secara massal.

Menurut tulisan di dinding grup facebook Komunitas Warga Rembang, biaya penyertifikatan disebut mencapai lebih dari Rp1,5juta.

Kepala BPN Rembang Tri Margo Yuwono belum memberikan klarifikasi mengenai kabar di media sosial tersebut.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan