Menang di Rembang, Sulistiyo Tak Pasang Saksi Kabupaten

Friday, 25 April 2014 | 14:17 WIB
Dokumen model DB halaman 3 Pemilu 2014.

Dokumen model DB halaman 3 dari KPU Kabupaten Rembang. (Foto:Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo tercatat sebagai pengumpul suara terbanyak calon anggota DPD pada Pemilu 2014 di Kabupaten Rembang. Namun dia tidak memasang saksi saat rekap suara di tingkat kabupaten pada Sabtu 19 April lalu.

Temuan itu terungkap dari dokumen model DB halaman 3, yang hanya mencantumkan dua saksi calon anggota DPD. Satu saksi untuk calon anggota DPD atas nama Mayjen Kurdi Mustofa dan satu lagi untuk Suro Jogo PBSH.

Selain kedua saksi untuk calon anggota DPD ini, tidak ada saksi dari calon lain yang dipasang. Komisioner KPU Kabupaten Rembang M Salam mengatakan, ketiadaan saksi tidak menggugurkan hasil penghitungan suara.

Empat besar perolehan suara calon anggota DPD di Rembang yakni Sulistiyo 28.608 suara, Denty Eka Widi Pratiwi 28.500 suara, Akhmad Muqowam 21.277 suara, dan Bambang Sadono dengan 21.090 suara.

Selain calon DPR, DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan DPRD Kabupaten Rembang, Pemilu 2014 diikuti oleh 32 calon anggota DPD dari Jateng. Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, turut mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan daerah.

Selain empat nama yang meraup suara terbanyak, ada beberapa nama lain yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD dari Jawa Tengah seperti mantan Bupati Jepara Hendro Martojo, perancang busana ternama Indonesia Poppy Dharsono, serta salah satu putri Sri Susuhunan Pakubowono XII, Gusti Kanjeng Raden Ayu Koes Indriyah.

Namun ketiganya gagal meraup suara signifikan di Rembang. Sesuai ketentuan di Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, hanya ada empat kursi DPD dari Jawa Tengah, terpilih berdasarkan suara terbanyak tingkat provinsi.

Untuk diketahui, DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ikut membahasnya, dan memberi pertimbangan dalam hal otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

DPD juga dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti, serta menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK. (Pujianto)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan