Mediasi Putuskan Bakal Sanggar Sapto Darmo Direlokasi

Rabu, 11 November 2015 | 17:57 WIB
Tokoh penghayat sekaligus pemilik bangunan bakal sanggar peribadatan Sapto Darmo di Desa Plawangan Kecamatan Kragan, Sutrisno, ketika menyampaikan pendapatnya pada mediasi polemik pembangunan bakal sanggar Sapto Darmo yang digelar oleh Pemkab Rembang di Ruang Rapat Asisten I Serda Rembang, Rabu (11/11/2015) pagi. (Foto: Pujianto)

Tokoh penghayat sekaligus pemilik bangunan bakal sanggar peribadatan Sapto Darmo di Desa Plawangan Kecamatan Kragan, Sutrisno, ketika menyampaikan pendapatnya pada mediasi polemik pembangunan bakal sanggar Sapto Darmo yang digelar oleh Pemkab Rembang di Ruang Rapat Asisten I Serda Rembang, Rabu (11/11/2015) pagi. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Mediasi atas polemik pembangunan bakal sanggar peribadatan bagi penghayat Sapto Darmo di Desa Plawangan Kecamatan Kragan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Rabu (11/11/2015) pagi, antara lain memutuskan relokasi sanggar dari desa setempat.

Keputusan tersebut disepakati oleh Sutrisno, tokoh penghayat Sapto Darmo sekaligus pemilik bangunan yang akan difungsikan sebagai sanggar peribadatan di Plawangan. Namun Sutrisno meminta agar tidak digantung dan segera dicarikan lokasi baru oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.

“Yang kami sampaikan, kita bisa hidup berdampingan. Kalau soal saya direlokasi dimana saja, saya pasrah Pemerintah. Ya (bisa menerima relokasi), tapi jangan digantung,” kata Sutrisno pada sesi mediasi.

Hamzani, tokoh warga Desa Plawangan mengatakan, warga puas dengan kesepakatan relokasi sanggar. Sebab, dari awal, pembangunan bakal sanggar peribadatan itu tanpa izin resmi serta tidak ada dukungan dari warga dan pejabat yang berwenang.

“Kalau soal perusakan yang kemarin itu, saya jamin, insyaAllah cukup kemarin saja. Dengan relokasi ke luar desa ini, warga sudah senang,” katanya.

Mediasi antara warga dengan penghayat Sapto Darmo yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten 1 Sekda Rembang, diprakarsai oleh pihak pemkab setempat. Di mediasi itu pun terungkap, bangunan bakal sanggar peribadatan Sapto Darmo belum mengantongi IMB, padahal izin tersebut wajib.

Di pertemuan yang dihadiri secara langsung oleh Kapolres Rembang AKBP Winarto dan Dandim 0720 Rembang Letkol Infanteri Wawan Indaryanto, Sutrisno sempat meminta agar pelaku perusakan bangunan bakal sanggar itu diproses hukum, tapi akhirnya diurungkan agar desa tetap kondusif.

“Ini Pak Sutrisno juga salah, kenapa belum ada izin dari warga termasuk izin mendirikan bangunan (IMB), sudah membangun duluan. Tak ada asap kalau tidak ada api. Dipikirkan juga itu,” kata Kapolres.

Ia meminta kepada warga dan penghayat Sapto Darmo untuk menahan diri. Pihaknya sudah memasang garis batas polisi agar tak ada lagi aktivitas pembangunan karena tidak ada izin.

“Kami harap warga pun tidak bertindak seenaknya karena persoalan ini sudah ditangani Pemkab Rembang,” tegasnya.

Asisten I Sekda Rembang Subakti menambahkan, pihaknya akan melaporkan hasil mediasi itu kepada Penjabat Bupati Suko Mardiono. Tetapi sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, Pemkab Rembang wajib memfasilitasi pencarian lokasi baru ketika terjadi penolakan.

“Tapi pencarian lokasi baru itu, tidak satu hari selesai. Pemkab perlu lebih dulu berkoordinasi bersama forum komunikasi mpinan daerah,” kata ia.

Sutrisno sempat meminta lokasi bakal sanggarnya direlokasi ke laut, 100 meter dari pantai, tetapi warga tidak menyetujuinya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



One comment
  1. Animah

    November 16, 2015 at 8:24 am

    Yang merusak harus dipenjara karena kriminal. Pemimpin pwrusaknya dan provokator dari FUI harus dipenjara di pulo buru biar virus anti kerukunan beragamanya tdk menular.

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan