Masyarakat Diminta Ingatkan Hafidz Soal Janji Kampanye

Jumat, 25 Desember 2015 | 16:27 WIB
Bupati terpilih Rembang Abdul Hafidz. (Foto: Pujianto)

Bupati terpilih Rembang Abdul Hafidz. (Foto: Pujianto)

 

PAMOTAN, mataairradio.com – Bupati terpilih Rembang Abdul Hafidz meminta kepada segenap lapisan masyarakat agar mengawal visi, misi, serta program yang sempat dijanjikannya semasa kampanye pemilihan kepala daerah, belum lama ini.

Hafidz juga meminta kepada mereka agar jangan diam, apabila dirinya tidak menjalankan program yang telah dicanangkan. Baginya, kekuatan dari sebuah pembangunan adalah adanya perilaku saling mengingatkan antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya.

“Saling mengingatkan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan. Visi, misi, dan program yang pernah saya sampaikan dalam sosialisasi atau kampanye, agar dipahami dan dikawal,” terangnya.

Dalam sebuah kesempatan wawancara seusai penetapan dirinya sebagai bupati terpilih oleh KPU Kabupaten Rembang, Hafidz kembali membeber keinginannya untuk menata birokrasi di pemerintahannya pada lima tahun ke depan.

“Penataan birokrasi sebagai langkah awal (ketika mulai menjabat),” tandasnya.

Ia menjelaskan, penataan birokrasi akan dilakukan dengan mengacu pada kompetensi birokrat. Ia memastikan, penataan birokrasi akan dilakukan dengan proses yang benar, etis, dan kemampuan pejabatnya.

“Kami tidak mau menempatkan orang yang salah,” ujar Bupati terpilih asal Pamotan ini.

Mengenai apakah penataan birokrasi akan dilakukan secara menyeluruh di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Hafidz tidak memberikan jawaban gamblang, termasuk apakah DPU akan menjadi sasaran utama penataan mengingat 3 pejabat di dinas itu masuk penjara gara-gara korup.

“Tidak satu dinas saja (DPU), tapi kita tata semuanya demi pembangunan ke depannya,” tegasnya.

Pada saat pidato pertama setelah kemenangannya versi perhitungan cepat perolehan suara Pilkada 9 Desember lalu, Hafidz yang didampingi oleh wakilnya Bayu Andriyanto, sudah melempar sinyal perombakan birokrasi.

Saat itu selain bicara kompetensi, ia juga bicara soal kawan terkait isu ini.

Menurut ketentuan, penataan birokrasi dalam hal mutasi atau rotasi pejabat, hanya bisa dilakukan oleh bupati setelah dilantik.

Itu pun setidaknya 6 bulan setelah menjabat. Berdasarkan riwayat selama ini, perombakan birokrasi hampir selalu menjadi pengiring setelah momen pilkada.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan