Larang Cantrang, Susi Dianggap Gagal Lindungi Nelayan

Rabu, 28 Januari 2015 | 14:17 WIB
Suyoto, Ketua Paguyuban Nelayan Cantrang Dukuh Pabean Desa Tasikagung Kecamattan Rembang, saa memberikan keerangan kepada awak media, Rabu (28/01/2015). (Foto: Wahyu Salvana)

Suyoto, Ketua Paguyuban Nelayan Cantrang Dukuh Pabean Desa Tasikagung Kecamatan Rembang, ketika memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (28/01/2015). (Foto: Wahyu Salvana)

 

REMBANG, mataairradio.com – Nelayan di Rembang mengklaim alat tangkap jenis cantrang masih ramah terhadap lingkungan.

Atas alasan ini lah, mereka berunjuk rasa menolak larangan cantrang dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Rabu (28/1/2015) pagi.

Menurut Ketua Paguyuban Nelayan Cantrang Dukuh Pabean Desa Tasikagung Suyoto, cantrang didesain melingkar, sehingga tidak seperti pukat tarik dan tidak merusak.

Lagi pula pukat tarik merupakan alat tangkap legal yang diatur di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011.

“Kami akan tetap melawan kebijakan Menteri Susi hingga kapan pun sampai larangan itu dicabut atau paling tidak direvisi,” katanya.

Dia mempersilakan Susi mundur dari jabatannya sebagai menteri jika menolak mencabut kebijakan tersebut.

“Paling tidak Pemerintah mau merevisi, demi penghidupan nelayan,” tandasnya.

Suyoto menegaskan, sejumlah kebijakan Menteri Susi, terutama pelarangan cantrang akan melumpuhkan pencaharian 20.000 nelayan, 3.809 juragan, dan 16.673 pandega, serta 1.486 bakul ikan. 272 cantrang dan 1.365 dogol, terancam menganggur.

Pelaksana Tugas Bupati Rembang Abdul Hafidz mengakui, kebijakan pelarangan cantrang dan dogol yang mendadak ini bisa memicu pengangguran cukup besar di Rembang.

“Apalagi, nelayan sudah kadung berutang hingga ratusan juta rupiah untuk pengadaan alat cantrang,” katanya.

Dalam hal larangan tersebut, Hafidz mendesak Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang kebijakan Menteri Susi.

“Jika misalnya kebijakan itu direvisi, kami berharap penerapannya tidak mendadak. Mungkin satu atau dua tahun mendatang,” harapnya.

Plt Bupati menambahkan, sumbangan sektor kelautan dan perikanan di Rembang cukup tinggi atau mencapai Rp13 miliar per tahun. Menurutnya, angka tersebut bisa saja dipandang kecil untuk ukuran pendapatan.

“Namun nilainya menjadi besar ketika diukur dari pertumbuhan ekonomi di kalangan nelayan,” katanya.

Kalangan nelayan di Rembang menolak berlakunya Peraturan Menteri Nomor 1 dan 2 Tahun 2015. Permen Nomor 1 antara lain melarang nelayan untuk menangkap lobster, rajungan, dan kepiting, sebelum mencapai ukuran tertentu.

Sementara Permen Nomor 2 antara lain melarang nelayan untuk menggunakan cantrang dan dogol. Sementara ini, Menteri Susi baru mempertimbangkan untuk merevisi aturan mengenai transshipment alias jual beli hasil tangkapan di tengah laut untuk nelayan dalam negeri.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan