Lahan Perhutani Di Tahunan Diduga Ditambang Secara Ilegal

Minggu, 26 Mei 2019 | 20:09 WIB

Lokasi penambangan yang diduga ilegal, di Petak 2 RPH Sumber Wungu, BKPH Gayam, KPH Kebonharjo. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Lahan milik Perhutani di Kawasan Perhutani KPH Kebonharjo di Kecamatan Sale diduga ditambang secara ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab.

Atas dugaan kejadian tersebut, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Serikat Rimbawan (Serimba) Provinsi Jawa Tengah melaporkan kejadian itu kepada Dewan Pengawas dengan pihak terlapor adalah pimpinan Perhutani KPH Kebonharjo.

Eko Prastiyono, Ketua DPD Serimba Jateng mengungkapkan, laporan tertanggal 6 Mei 2019 tersebut dilakukan, setelah Serimba menerima informasi dan mengecek di lapangan adanya dugaan kegiatan tambang ilegal yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Diungkapkannya, dugaan penambangan ilegal itu terjadi di Petak 2 RPH Sumber Wungu, BKPH Gayam, KPH Kebonharjo. Lahan milik Perhutani itu secara administrasi berada di Wilayah Desa Tahunan Kecamatan Sale.

“Kecurigaan kami, lahan Perhutani yang mulanya tak bisa ditambang, kok bisa ditambang. Lalu, kami mencari informasi, ke Biro Perencanaan Hutan. Kami mencari informasi dari beberapa teman lapangan. Ternyata, terjadi penambangan,” ungkapnya.

Menurutnya, penambangan di kawasan lahan milik Perhutani dapat dilakukan, apabila sudah ada sejumlah persyaratan yang dipenuhi. Diantaranya perizinan mulai dari Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kami cek ke lapangan. Yang lebih memastikan itu tambang ilegal, saat ada laporan cek dari Perhutani Jateng, semua alat berat diturunkan (ditarik), analisa kami itu pasti ilegal. Kalau benar, kenapa alat diturunkan. Yang bersalah pimpinan Perhutani KPH Kebonharjo,” ujar Eko.

Sementara itu, Administratur Perhutani KPH Kebonharjo Erwin saat dikonfirmasi oleh awak media, pada Jumat (24/5/2019) mengatakan, ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan. PKS tersebut isinya adalah pemanfaatan alur di lahan Perhutani oleh penambang.

Ia menegaskan, eksploitasi di lahan Perhutani dapat dilakukan, jika Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian sudah keluar.

Maka dari itu, lantaran izin tersebut belum keluar Pihak KPH Kebonharjo berinisiatif menghentikan aktivitas pembuatan alur tambang di Desa Tahunan.

“Sebelum perizinan diajukan ke Kementerian, harus disertai Perimbangan Teknis (Pertek). Direktur Utama memerintahkan Divre melakukan Pertek dengan Kami, untuk melengkapi persyaratan penambang. Kalau tidak ada Pertek, Kementerian tidak bisa mengesahkan,” ungkapnya.

Erwin berani bersumpah, Perhutani KPH Kebonahrjo tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan penambangan yang dilaporkan Serimba Jateng. Kalau pun ada keterkaitan, KPH Keboharjo hanya sebatas melakukan PKS penggunaan alur menuju lokasi penambangan.

 

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Mukhammad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan