KPU Rembang Tak Terpengaruh Pengesahan RUU Pilkada

Sabtu, 30 Agustus 2014 | 20:32 WIB

Ketua KPU Kabupaten Rembang Minanus Suud.

REMBANG, MataAirRadio.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang tidak terpengaruh pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diprediksi awal September mendatang. KPU Rembang tetap menyusun tahapan Pilkada bahkan telah memutuskan tanggal coblosan Pilkada 9 Mei 2015.

Ketua KPU Rembang Minanus Suud mengaku tidak mau disalahkan jika bergantung pada pembahasan RUU Pilkada yang masih berlangsung di DPR. Proses penjadwalan Pilkada tetap disusun, agar ketika kemungkinan terburuk berupa pembatalan RUU terjadi, KPU tidak kelabakan.

Meski demikian, pihaknya tetap menunggu pengesahan RUU Pilkada oleh DPR. KPU menginginkan adanya kepastian hukum penyelenggaraan pilkada serentak pada 2015. Suud mengaku intensif berkomunikasi dengan Pemerintah, agar cepat mendapat informasi terkini mengenai RUU Pilkada.

Ketua KPU juga mengatakan, tahapan mengenai Pilkada 2015 akan segera disosialisasikan kepada Pemkab Rembang dan pimpinan partai politik. Namun soal penetapan tanggal coblosan yang 9 Mei 2015, KPU cenderung mempertahankannya.

Minanus Suud menjelaskan, penetapan tanggal coblosan tersebut sudah melalui pertimbangan mengenai akhir masa jabatan kepala daerah saat ini. Aturan menyebutkan, maksimal enam bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir, sudah harus ada Pilkada.

Menurutnya, pemilihan tanggal 9 Mei 2015 dianggap mudah diingat. Suud menyebut angka 9, keramat bagi KPU. Sebab Pemilu Legislatif digelar 9 April dan Pilpres 9 Juli 2014. Namun Pilgub Jateng 2013 lalu digelar tanggal 26 Mei atau tidak mengadopsi angka 9.

Sementara itu, hingga Sabtu (30/8) ini, RUU Pilkada menyisakan dua masalah. Pemasalahan pertama tentang mekanisme pemilihan kepala daerah. Apakah langsung dipilih oleh rakyat atau melalui DPRD. Pilkada gubernur telah disepakati langsung, sedangkan pilkada bupati dan walikota belum bisa dipastikan.

Permasalahan kedua, mengenai pemilihan wakil kepala daerah. Apakah disatukan saat pemilihan kepala daerah, atau dipilih oleh kepala daerah terpilih. DPR yakin, RUU Pilkada bakal disahkan pada September. Pembahasan RUU ini sendiri sudah dimulai sejak pertengahan 2012. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan