177 KPPS Pileg Tak Dipakai di Pilpres di Rembang

Kamis, 5 Juni 2014 | 15:11 WIB
penghitungan suara di TPS 1 Desa Tanjung Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. (Foto:Pujianto)

Penghitungan suara di TPS 1 Desa Tanjung Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. (Foto:Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net- Sebanyak 177 kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS pada Pemilu Legislatif 9 April kemarin, dipastikan tidak lagi dipakai di Pemilu Presiden 9 Juli mendatang. Pengurangan KPPS itu dilakukan karena jumlah tempat pemungutan suara atau TPS Pilpres dipangkas.

Komisioner KPU Kabupaten Rembang Maftuhin mengatakan, saat ini panitia pemungutan suara atau PPS telah melakukan tugas simultan di tingkat desa. Tugas itu adalah terkait penyusunan daftar pemilih tetap, penentuan jumlah TPS, dan pembentukan KPPS.

Menurutnya, pihaknya sudah memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk menginstruksi PPS guna membentuk KPPS. Dia juga memastikan, tidak dipakainya lagi 177 KPPS bukan karena faktor kinerja, melainkan faktor aturan penentuan jumlah TPS.

Maftuhin menjelaskan, kapasitas pemilih per TPS pada Pemilu Presiden, berbeda dari Pemilu Legislatif. Jika pada Pileg kemarin, satu tempat pemungutan suara berkapasitas 800 orang, di Pilpres nanti hanya 500 orang.

Pihaknya memperkirakan, jumlah total TPS untuk Pilpres tidak lebih dari 1.600 unit, sedangkan di Pileg lalu, 1.777 unit. Angka itu masih mungkin berubah, karena pergeseran TPS di Kecamatan Kaliori dan Lasem. Namun keputusan akhirnya akan diambil pada 7 Juni nanti.

Selain berdasarkan ketentuan kapasitas pemilih, penentuan TPS juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografis dan partisipasi pemilih. Kedekatan TPS dari pemilih menjadi pertimbangan utama karena hal itu menjadi penyumbang terbesar tingkat partisipasi pemilih.

Ketua Panwaslu Kabupaten Rembang Muchlis Ridlo sempat meminta kepada KPU agar mengevaluasi kinerja KPPS. Menurut Panwaslu, ada sejumlah KPPS yang dianggap kurang cakap, sehingga memunculkan temuan kekeliruan dalam proses pemilu.

KPU juga diingatkan agar menggelar bimbingan teknis Pilpres lebih awal kepada KPPS. Jika ada, buku petunjuk penyelenggaraan pemilu pun agar dikirim lebih dini, agar lebih lama dipelajari. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan