Kotak Pengaduan Netralitas PNS Rembang Belum Siap

Kamis, 13 Februari 2014 | 14:32 WIB
Rapat Pimpinan TNI-Polri terkait Pemilu 2014 di Gedung Lantai IV Setda Rembang, Kamis (13/2) siang,.

Rapat Pimpinan TNI-Polri terkait Pemilu 2014 di Gedung Lantai IV Setda Rembang, Kamis (13/2) siang. (Foto:Puji)

REMBANG, MataAirRadio.net – Kotak pengaduan netralitas pegawai negeri sipil (PNS) pada Pemilu 2014 di Kabupaten Rembang, hingga Kamis (13/2) siang, masih belum siap. Hal itu terungkap dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri terkait Pemilu 2014 di Gedung Lantai IV Setda Rembang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni mengungkapkan, nomor dan perangkat pengaduan bagi PNS yang melanggar aturan Pemilu memang sedang disiapkan. Badan Kepegawaian Daerah masih menyusunnya.

Namun secara umum, Sekda mengharuskan pengadu atau pelapor untuk menyebut identitas secara jelas. Pihak yang dilaporkan pun harus jelas, termasuk lokasi kejadiannya. Rincian itu diperlukan agar laporan tidak berubah menjadi fitnah.

Hamzah mengakui, hingga pertengahan Februari ini, baru satu PNS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Rembang untuk mendapat sanksi disiplin, karena terbukti aktif melakukan kampanye calon anggota DPD. Sekda menyatakan, sedang memproses rekomendasi Panwaslu ini.

Anggota Panwaslu Kabupaten Rembang, Eko Pulung menyatakan, netralitas PNS, TNI/Polri, dan aparat desa pada Pemilu, menjadi fokus pengawasannya. Memang baru satu PNS yang terbukti aktif melakukan kampanye, namun potensi pelanggaran serupa begitu terbuka.

Dia kembali menegaskan, seorang PNS yang terlibat aktif berkampanye bisa dikenai sanksi pidana Pemilu. Penjara maksimal dua tahun dan pidana denda hingga Rp24 juta.

Hanya saja, menurut catatan Panwaslu, aduan terkait tahapan Pemilu, didominasi oleh pelanggaran aturan pemasangan APK atau alat peraga kampanye. Pulung menyebutkan ada 1.000 lebih aduan terkait pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar.

Pihak Panwaslu juga mengungkapkan, belakangan muncul tindak perusakan atribut kampanye calon anggota legislatif berbau adu domba. Dia berharap, melalui rapat koordinasi antar-instansi, aduan dari masyarakat akan berkurang, seiring kesadaran dari setiap parpol dan caleg.

Rapat Pimpinan TNI-Polri terkait Pemilu 2014 di Gedung Lantai IV Setda Rembang dihadiri oleh sekitar 100 orang. Selain polisi dan tentara, perwakilan dari penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Panwaslu, perwakilan organisasi masyarakat seperti FKUB, juga hadir.

Seusai rapat pimpinan gabungan di Ruang Banggar DPRD Rembang, 7 Februari lalu, Wakil Bupati Abdul Hafidz menyatakan akan membuka kotak aduan netralitas PNS. Kotak aduan ditempatkan di setiap SKPD. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan