Berkas Korupsi Kepala Dinas ESDM Rembang Dilimpahkan ke Penuntutan

Selasa, 13 Mei 2014 | 17:11 WIB
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang Agus Supriyanto (Baju hitam).(Foto:MataAirRadio.net)

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang Agus Supriyanto (berkacamata).(Foto:MataAirRadio.net)

REMBANG, MataAirRadio.net – Berkas perkara kasus dugaan korupsi dana PPID tahun 2011 dengan tersangka Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang Agus Supriyanto, Selasa (13/5) siang dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Di tahapan ini, Penyidik Kejaksaan Negeri Rembang tetap menahan Agus, hingga 1 Juni mendatang. Pihak Kejaksaan masih yakin, tersangka Agus turut terlibat dan harus bertanggung jawab dalam dugaan korupsi dana proyek senilai Rp1,5 miliar.

Pengacara Agus, Darmawan Budiharto mengklaim kliennya tampak tidak syok dengan pelimpahan ke tahap penuntutan ini. Pihaknya masih pada komitmen membongkar skandal korupsi yang diduga melibatkan PT Amir Hajar Kilsi, perusahaan kroni Bupati Non-aktif Moch Salim.

Darmawan juga mengatakan, jika tidak ada kendala, maka berkas perkara tersangka Agus sudah akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang pada awal bulan depan. Sementara, persidangan terhadap Abdul Muttaqin, Sekretaris Agus sekaligus PPK Proyek PPID, belum tuntas.

Menurut Darmawan yang juga pengacara Muttaqin, masih ada sekitar 18 saksi lagi yang harus dihadirkan di persidangan kliennya. Waktunya bisa sampai empat kali persidangan lagi. Dia berharap, tidak ada penundaan persidangan, agar perkara ini bisa cepat selesai.

Sidang lanjutan terhadap terdakwa Muttaqin, akan digelar lagi Rabu (14/5) ini. Ada lima saksi yang rencananya akan dimintai keterangan. Ia menganggap, dari sejumlah saksi yang selama ini telah dihadirkan, hampir semuanya memperjelas keterlibatan PT AHK di kasus PPID 2011.

PT Amir Hajar Kilsi merupakan perusahaan yang kini dikomando M Achlis, adik kandung dari Bupati Rembang non-aktif Moch Salim. Dalam perkara ini, orang penting di PT AHK berinisial MYH, diduga terlibat.

AHK menjadi perusahaan yang dicurigai mengatur perputaran duit Rp1,5 miliar untuk proyek peningkatan jalan antara Tegaldowo hingga Wonokerto. BPKP Jawa Tengah menilai, ruas jalan tersebut mestinya ditingkatkan tidak dengan dana PPID, tetapi dengan dana perusahaan pengguna jalan tambang. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan