Kontrak Pengelolaan Taman Kartini Tinggal Rp700 Juta

Senin, 4 Juni 2018 | 15:38 WIB

Perbaikan pada tembok di objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang, Senin (4/6/2018). (Foto: Mukhammad Fadlil)

 

REMBANG, mataairradio.com – Kontrak pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang kini tinggal Rp700 juta per tahun. Padahal sebelumnya satu miliar rupiah per tahun.

Angka ini terungkap ketika objek wisata ini jatuh ke pengelola baru, PT Mantingan Karya Aditya, per 1 Mei lalu.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Karsono membenarkan adanya kontrak pengelolaan Taman Kartini dengan PT Mantingan Karya Aditya.

“Kontrak ini didahului dengan perjanjian kerjasama selama dua tahun, 2018-2019. Setelah itu, kontrak akan dilakukan dengan skema build operate transfer (BOT) selama 20 tahun,” terangnya.

Menurutnya, penurunan nilai kontrak pengelolaan Taman Kartini antara lain karena ketatnya persaingan antarobjek wisata di Rembang.

“Terutama persaingan dengan Pantai Karangjahe,” tandasnya.

Sugiyanto, Humas PT Mantingan Karya Aditya mengonfirmasi, pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang oleh pihaknya.

Sejak tanda tangan perjanjian, pihaknya langsung memperbaiki wahana permainan dan fasilitas lain seperti melukis dinding dengan mural bertemakan khas bahari.

“Selain itu, kami juga sedang bersiap menyongsong tradisi tahunan, Syawalan. Pedagang Syawalan akan difasilitasi stan khusus, supaya tidak terkesan semrawut,” ujarnya.

Sementara itu, dari pantauan mataairradio, tarif tiket masuk ke Taman Kartini kini Rp3.000 per orang untuk hari biasa dan Rp3.500 per orang untuk hari libur atau hari besar.

Namun tiket masuk ini belum termasuk tarif parkir sebesar Rp1.000 per kendaraan.

 

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan