Kontradiksi Permendagri Sendat Pencairan Dana Bagi Hasil

Senin, 19 Oktober 2015 | 23:27 WIB
Ilustrasi (Foto:4.bp.blogspot.com)

Ilustrasi (Foto:4.bp.blogspot.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Kontradiksi peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) disebut sebagai salah satu penyebab tersendatnya pencairan dana bagi hasil retribusi dan pajak daerah oleh pemerintah desa di Kabupaten Rembang.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang Akhsanuddin menjelaskan, Permendagri tentang APBD mengatur bahwa rekening retribusi dan pajak daerah mesti dipisah.

“Sementara di Permendagri tentang Keuangan Desa, rekening kedua pos itu bisa menjadi satu,” katanya.

Akhsanuddin menyatakan, kontradiksi dua permendagri itu sempat dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat.

Senin (19/10/2015) pagi ia menyebut persoalan tersebut sudah bisa diatasi dengan tetap mengacu pada ketentuan tentang keuangan desa.

“Tapi ini sudah klir dan bisa dicairkan langsung 100 persen,” tandasnya.

Mengenai syarat lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi desa sebelum mencairkan dana bagi hasil retribusi dan pajak daerah, Akhsanuddin membantahnya.

“Belum ada regulasi semacam itu,” ujarnya.

Namun mulai tahun depan, akan ada persentase tertentu pembayaran PBB, sebelum bisa mencairkan dana bagi hasil retribusi dan pajak daerah oleh desa.

Hanya saja, meski tidak ada syarat semacam itu, Akhsanuddin berharap agar desa konsekuen dengan dana yang sudah diterima.

Dia menyebutkan, dana bagi hasil segera bisa dicairkan, setelah APBD Perubahan 2015 Rembang, selesai dievaluasi oleh Gubernur Jateng.

“Dua minggu lagi, semua desa sudah bisa memulai pencairan, karena secara pengajuan, hampir semua desa sudah klir,” ujarnya.

Akhsanuddin menambahkan, kendati dana bagi hasil retribusi dan pajak daerah baru akan cair akhir Oktober, pelaksanaannya di lapangan akan tidak keteteran.

“Sebab penggunaan dana bagi hasil tidak untuk pembiayaan pembangunan fisik, tetapi untuk hal-hal yang administratif,” tambahnya.

Sementara untuk pencairan alokasi dana desa dan dana desa, Akhsanuddin membeberkan, sudah lebih dari 60 persen desa yang mengajukan pencairan tahap kedua, bahkan ada yang sudah ancang-ancang menyerap yang tahap terakhir.

“Kami optimistis, dana desa terserap maksimal,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan