Komnas HAM Minta Bupati Hentikan Sementara Pembangunan Pabrik Semen

Kamis, 30 Oktober 2014 | 13:48 WIB
Surat dari Komnas HAM yang dipindai oleh pihak JMPPK Rembang dan diunggah di jejaring sosial, facebook, Kamis (30/10/2014) pagi. (Foto: Pujianto)

Surat dari Komnas HAM yang dipindai oleh pihak JMPPK Rembang dan diunggah di jejaring sosial, facebook, Kamis (30/10/2014) pagi. (Foto:Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan rekomendasi agar Bupati Rembang meminta PT Semen Indonesia untuk menghentikan sementara aktivitas pembangunan pabrik semen milik perusahaan milik negara ini yang berada di Kecamatan Gunem.

Selain itu, Bupati juga diminta untuk meminta PT Semen Indonesia agar menarik alat-alat berat, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan izin lingkungan dari Gubernur, yang saat ini sedang berjalan prosesnya.

Rekomendasi tersebut tertuang pada surat dari Komnas bernomor 2.680/K/PMT/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014, dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah, Ketua DPRD Rembang, Kapolres Rembang, dan Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di Rembang.

Menurut Komnas HAM, di surat yang diteken oleh Dianto Bachriadi selaku komisioner di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, rekomendasi tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan untuk menghormati proses hukum dan fakta sosial di masyarakat.

Warga membutuhkan ketenangan, rasa aman dan nyaman, serta kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Berdasar pemenuhan hak atas keadilan yang dijamin dalam Pasal 17 (UU 39 Tahun 1999) serta untuk menjaga terjaganya kondisi dan kualitas lingkungan hidup yang dijamin dalam Pasal 9 Ayat (3), Komnas HAM memberikan rekomendasi,” demikian bunyi surat itu.

Selain pertimbangan tersebut, rekomendasi agar Bupati Rembang menghentikan untuk sementara pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, juga berdasarkan pertemuan Komnas HAM dengan puluhan warga masyarakat yang tinggal di tenda di dekat tapak pabrik, pada 13 Oktober 2014.

Sebelumnya pada 28-30 Mei 2014, Komnas HAM juga menyebut telah melakukan pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM, terkait pembangunan dan rencana penambangan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di wilayah Kecamatan Gunem.

Saat itu, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi, agar warga mempertimbangkan gugatan hukum terhadap Amdal yang telah disahkan Gubernur Jawa Tengah melalui surat nomor 669.1/17/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik PT Semen Indonesia.

Koordinator JMPPK Rembang Ming Ming Lukiarti meminta agar Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Rembang serta PT Semen Indonesia, mendengarkan rekomendasi Komnas HAM.

“Segera hentikan aktivitas pendirian pabrik untuk sementara. Menghormati hak-hak masyarakat dan proses di PTUN,” katanya saat dihubungi mataairradio pada Kamis (30/10/2014) siang.

Sementara, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Rembang belum memberikan pernyataan resmi terkait surat rekomendasi dari Komnas HAM dan sedang dalam upaya permintaan konfirmasi.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan