Kisruh di Desa Bonang Tak Segera Berkesudahan

Senin, 17 November 2014 | 16:47 WIB
Sulistyorini, Koordinator warga Desa Bonang saat memberikan keterangan pers seusai menemui Kabag Tata Pemerintahan Setda Rembang Akhsanudin, Senin (17/11/2014) pagi. (Foto:mataairradio.com)

Sulistyorini, Koordinator warga Desa Bonang saat memberikan keterangan pers seusai menemui Kabag Tata Pemerintahan Setda Rembang Akhsanudin, Senin (17/11/2014) pagi. (Foto:mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Kisruh di Desa Bonang Kecamatan Lasem nampaknya belum akan segera berkesudahan. Senin (17/11/2014) siang, sekitar 20 orang warga dari desa itu kembali datang ke Kantor Bupati Rembang untuk bertemu Plt Bupati Abdul Hafidz.

Namun warga kecewa karena gagal bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati yang memilih datang ke acara mendadak di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Sebenarnya, mereka datang untuk kembali mengadukan kepala desa mereka, Syaiful Shodikin. Warga akan memberitahukan kepada Plt Bupati Rembang, bahwa teguran yang semestinya dilaksanakan oleh Kades Bonang, tidak dilakukan secara baik oleh yang bersangkutan.

“Sebenarnya ya kecewa karena dari awal sudah janjian. Tadi malam juga sudah komunikasi. Ternyata kita sudah sampai di kantor, Pak Plt Bupati bilang ada acara mendadak ketemu Pak Gubernur,” ungkap Koordinator Warga Desa Bonang Sulistyorini.

Dia menjelaskan, pertemuan dengan Plt Bupati pada kesempatan ini, sebenarnya sebagai bentuk tindak lanjut atas masa berlaku teguran yang telah habis pada 6 November 2014.

“Teguran dari Pak Plt (Bupati) kepada Kades, salah satunya agar satu rumah yang berdiri di atas tanah bengkok Pak Bayan dibongkar. Sudah dibongkar, tapi masih ada pondasinya. Padahal awalnya sawah, ya mestinya kembali sawah. Kalau ada pondasinya, ya nggak bisa ditanami lagi,” katanya.

Sulistyorini atas nama 20 warga yang datang itu menganggap, pelaksanaan teguran dari Plt Bupati oleh Kades Bonang tidak maksimal. Sebab, menurutnya, masih ada pungutan liar dari pendistribusian kartu Jamkesmas yang tidak dikembalikan kepada setiap orang yang pernah ditarik.

“Dari banyak keluarga yang pernah dipungut atas pendistribusian kartu Jamkesmas, baru 51 keluarga yang dikembalikan. 20 orang yang saya ajak kesini ini pun, hanya satu yang dikembalikan uangnya. Itu saja tidak dikembalikan Kades sendiri, tetapi oleh anggota BPD dan Ketua RT. Ini nggak bener,” katanya.

Selain dua hal tersebut, kelompok warga ini juga semestinya akan menyerahkan sejumlah item laporan baru kepada Plt Bupati atas dugaan penyelewengan Kades Bonang kepada Plt Bupati.

“Setelah tidak berhasil ketemu Pak Plt Bupati. Kita sempat diarahkan untuk ketemu Pak Asisten I. Namun Pak Subaktinya sedang rapat. Kami akhirnya bisa menghadap Pak Akhsanudin (Kabag Pemerintahan Sekda Rembang, red.) dan menyampaikan semua laporan ini,” katanya.

Beberapa hal yang disebut sebagai item laporan baru oleh sekelompok warga ini antara lain proposal dan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa sejak 2012-2014 yang dianggap fiktif dan pungutan liar terhadap salah satu warga yang hendak mengurus administrasi pernikahan.

“Laporan dari kami lagi mengenai proposal dan LPJ dana ADD tahun 2012-2014 yang semua fiktif. Ada item rapat-rapat atau musyawarah yang tertulis ada, padahal tidak digelar. Ada pula pungutan liar lagi terhadap seseorang yang mau menikah, ngurus surat-surat ditarik Rp300 ribu,” imbuhnya.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Rembang Akhsanudin yang dikonfirmasi mataairradio.com mengaku akan terlebih dahulu menyampaikan kepada Plt Bupati Abdul Hafidz mengenai hasil pertemuan dengan sekelompok warga Desa Bonang.

“Termasuk teguran yang katanya tidak dilakukan secara maksimal dan laporan-laporan yang baru, akan kami sampaikan semua kepada Pak Plt Bupati. Soal tindak lanjutnya nanti bakal seperti apa, ya sesuai prosedur. Akan dikroscek lagi oleh pihak Inspektorat yang hasilnya akan dilaporkan lagi,” terangnya.

Dia mengaku tidak bisa gegabah mengambil kesimpulan, apalagi memutuskan apapun terkait kisruh yang terjadi di Desa Bonang. Ditegaskannya, perlu ada kroscek antarpihak yang terlibat dalam persoalan tersebut, agar tidak berujung salah langkah.

Kepala Desa Bonang Syaiful Shodikin yang juga dikonfirmasi mengaku sudah beritikad baik dengan berusaha menjalankan teguran yang disampaikan oleh pihak Pemkab Rembang.

“Semestinya dipikir jernih. Teguran sudah kami lakukan. Jangan terkesan mencari-cari terus kesalahan. Kalau soal pondasi masih disoal, silakan dibongkar oleh mereka yang berlaku seperti pahlawan itu,” katanya.

Dia juga mengaku merasa dipojokkan oleh sikap sekelompok warganya mengenai tudingan pungutan liar itu. Demikian juga tudingan, dirinya memungut Rp300ribu terhadap seseorang warga ketika mengurus administrasi untuk pernikahan, dianggap tak berdasar.

“Itu tudingan nggak berdasar. Itu terserah apa kata dia. Namun jangan suka asal ngomong. Saya ini diam dan menunggu perkembangan. Semestinya mereka itu proporsional. Apa yang mereka katakan itu belum tentu benar,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan