Kepala SD Padaran Non-job, Siswa Akhiri Mogok

Selasa, 27 September 2016 | 22:38 WIB
Aktivitas belajar siswa di SD Negeri Padaran Kecamatan Rembang kembali normal setelah sebelumnya sempat terjadi mogok  yang dilakukan seluruh siswa. (Foto: Pujianto)

Aktivitas belajar siswa di SD Negeri Padaran Kecamatan Rembang kembali normal setelah sebelumnya sempat terjadi mogok yang dilakukan seluruh siswa. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang me-nonjob-kan Kepala Sekolah Dasar Negeri Padaran Kecamatan Rembang Suci Iriani Hendrawati menyusul aksi mogok belajar para siswa di sekolah itu, Senin (26/9/2016) kemarin.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang Muryanto mengatakan, berdasarkan pertemuan terbatas antara Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang dan sejumlah pihak yang terkait, kemarin, muncul tiga keputusan pokok.

Pertama, dinas pendidikan sepakat segera memindahkan Nanik dari SD Negeri Padaran, tetapi prosesnya mengikuti aturan yang berlaku pada instansi tersebut.

Kedua, pihak dinas pendidikan memenuhi tuntutan Komite SD Negeri Padaran, warga, dan tokoh masyarakat, agar Nanik tidak lagi datang ke sekolah tersebut.

“Sambil menunggu proses mutasi yang bersangkutan, mulai Selasa (27/9/2016), Bu Nanik kita tempatkan di Kantor UPT tanpa tugas baru atau non-job,” ungkapnya kepada wartawan.

Adapun keputusan ketiga adalah meminta kepada komite dan tokoh masyarakat Desa Padaran agar kembali mempersilakan anak-anak mereka aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah mulai Selasa (27/9/2016).

“Yang bersangkutan tetap menjabat sebagai Kepala SDN Padaran hingga proses mutasi berlangsung. Kewajiban terkait jabatan itu, termasuk SPj Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan laporan lainnya tetap harus diselesaikan,” kata Muryanto.

Selain keputusan tersebut, pihak dinas pendidikan pun mewajibkan Nanik untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi sumber mogok siswa, antara lain seputar pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP).

“Bu Nanik kami wajibkan untuk mengembalikan pemotongan dana PIP sebesar Rp50 ribu kepada penerima. Soal pungutan kurban, karena sudah terlanjur dibelikan daging maka kami tidak mewajibkan untuk dikembalikan,” tegasnya.

Mengenai pungutan biaya untuk pembelian seragam bagi kelas V dan VI, menurutnya, hal itu semestinya melalui pembentukan panitia dan kesepakatan dengan wali siswa.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, spanduk bertuliskan penolakan terhadap Nanik yang sempat dipasang warga di pintu gerbang SDN Padaran, dibuka pada Selasa (27/9/2016) pagi. Siswa pun kembali belajar seperti sebelum ada aksi mogok.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan