Kepala PPP: Pungli SIB karena Pejabat Khilaf

Jumat, 18 Agustus 2017 | 15:27 WIB

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kabupaten Rembang, Sukoco. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kabupaten Rembang Sukoco menyebut pejabatnya khilaf sehingga terjadi pungutan liar atas puluhan nelayan dan berujung operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin 14 Agustus lalu.

“Saat terjadi OTT di Kantor PPP, saya sedang tidak berada di kantor. Itu (pungli) karena khilaf,” katanya kepada mataairradio.com, Jumat (18/8/2017) siang.

Atas operasi tangkap tangan yang menyeret Kepala Seksi Kesyahbandaran Agus Hari Prabowo ke sel tahanan Mapolres Rembang, Sukoco menyatakan berkomunikasi intens dengan pihak kepolisian.

Pihaknya belum menentukan nasib anak buahnya itu, apakah akan memberhentikannya sementara waktu atau tidak memberhentikannya dan menanti hasil proses hukum.

“Saat ini saya proaktif ke Polres guna mendiskusikan masalah (Pungli) tersebut. Sementara itu saja,” ujarnya.

Sukoco membantah menjadi mempersulit pelayanan terhadap kebutuhan layanan perizinan melaut bagi para nelayan seperti yang dikeluhkan Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Suyoto.

“Tidak ada yang mempersulit. Pelayanan berjalan seperti biasa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur),” katanya.

Agus Hari Prabowo mengutip pungutan liar terhadap 90 orang nelayan yang hendak mengurus surat izin berlayar (SIB) melalui otoritas Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit.

Selain memungut retribusi sesuai aturan yakni Rp100.000 per gross ton kapal, Agus juga mengenakan pungutan sebesar Rp759.000 per kapal atau total Rp68.310.000.

Waktu itu, asosiasi hanya mampu mengumpulkan uang Rp53 juta dan menyerahkannya kepada Agus. Namun pejabat PPP ini tetap menghendaki Rp15 juta sisanya.

Saat penyerahan uang sebesar Rp15 juta itu, polisi melakukan tangkap tangan terhadap tersangka.

Agus dijerat Pasal 12 Huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukuman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

 

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan