Kenaikan Pangkat Ribuan Guru di Rembang Terhambat

Senin, 29 Juni 2015 | 16:04 WIB
Diagram hasil penelitian tentang proporsi penggunaan tunjangan profesi di kalangan guru penerima sertifikasi yang dilansir Ikatan Guru Indonesia di Rembang, baru-baru ini. (Foto: Pujianto)

Diagram hasil penelitian tentang proporsi penggunaan tunjangan profesi di kalangan guru penerima sertifikasi yang dilansir Ikatan Guru Indonesia di Rembang, baru-baru ini. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Kenaikan pangkat bagi sekitar 5.000 guru di Kabupaten Rembang terhambat. Hal itu setelah diterbitkan aturan baru yang mewajibkan guru untuk membuat karya ilmiah agar bisa naik pangkat.

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Mardi mengatakan, bentuk karya ilmiah itu bisa PTK atau penelitian tindakan kelas atau jenis publikasi ilmiah lain misalnya karya inovatif guru.

“Ketentuan tersebut merupakan syarat baru untuk kenaikan pangkat para guru, termasuk di Rembang, misalnya dari IIIB ke IIIC atau dari IIIC ke IIID,” kata Mardi kepada mataairradio.

Dia mengakui, sebagian guru yang sudah tua gagap teknologi, sehingga juga terkendala dalam melakukan penelitian.

Mardi berpendapat, aturan baru yang mewajibkan guru melakukan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah agar bisa naik pangkat, tidak membebani.

“Syarat baru ini justru akan membantu guru untuk meningkatkan profesionalitas. Apalagi salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan,” terangnya.

Tetapi sayangnya, tunjangan profesi bagi guru, hanya sebagian kecil yang dibelanjakan untuk pengembangan diri dan profesionalitas. Berdasarkan berbagai penelitian, menurut Mardi, baru 14 persen tunjangan profesi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi guru.

Sementara yang paling besar atau 38 persen dipakai untuk biaya pendidikan anak, sedangkan sisanya antara lain 24 persen untuk belanja sehari-hari.

Sementara itu, merujuk pernyataan Ketua Umum PGRI Sulistyo, organisasi guru meminta kepada Pemerintah agar meninjau kembali aturan soal kewajiban guru untuk meneliti dan membuat karya ilmiah sebagai syarat kenaikan pangkat.

PGRI mendukung upaya peningkatan profesionalitas guru. Tetapi, jika meneliti dan membuat karya ilmiah dalam publikasi ilmiah menjadi wajib bagi guru, itu dianggap kebijakan keliru.

Apalagi jika guru tidak melakukan, maka tidak bisa naik pangkat dan bahkan tunjangan profesinya terancam tidak diberikan.

Menurutnya, jika kebijakan tersebut tetap diteruskan, akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan tugas utama guru. Fungsi khas guru adalah mendidik dan mengajar, bukan meneliti.

Jika pun guru harus meneliti dan menulis karya ilmiah, hal itu tidak boleh menjadi kewajiban yang menghambat nasib guru.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan