Kenaikan Harga BBM Tak Ganggu Pembahasan APBD 2015 Rembang

Rabu, 19 November 2014 | 19:00 WIB

 

Antirian masyarakat di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di  Kota Rembang. (Foto:Pujianto)

Antirian masyarakat di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Rembang. (Foto:Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per Selasa (17/11/2014) disebut tidak mengganggu pembahasan APBD 2015 di Kabupaten Rembang. Namun perencanaan dari kegiatan yang tercantum pada mata anggaran menjadi perlu disesuaikan.

“Nggak ada efeknya pada pembahasan. Pembahasan tetap berjalan. Tidak ada bayangan molor,” ungkap Wakil Ketua DPRD Rembang Gunasih pada Rabu (18/11/2014).

Menurutnya, pembahasan anggaran tetap dilakukan berdasarkan angka-angka yang telah tercantum pada kebijakan umum anggaran (KUA) priotitas plafon anggaran sementara (PPAS) yang diajukan oleh pihak eksekutif.

“Ya tetap sesuai dengan KUA PPAS yang telah diajukan oleh eksekutif. Penyesuaian ada di perencanaan kegiatan. Misalnya kegiatan yang awalnya untuk jalan sekian meter, disesuaikan menjadi tinggal sekian meter,” terangnya.

Dia menegaskan, rapat komisi membahas APBD 2015 di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih terus berjalan hingga 24 November mendatang. Penetapan RAPBD menjadi APBD 2015 diyakini tidak akan melebihi bulan ini.

“Setelah ditetapkan menjadi APBD, nantinya Pemkab jelas harus merevisi standarisasi biaya atau harga satuan barang dengan sebuah keputusan Bupati,” imbuhnya.

Gunasih menambahkan, hingga pembahasan RAPBD 2015 di lingkup komisi, alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tahun lalu sebesar Rp85 miliar, belum dimasukkan.

“Bantuan keuangan dari Provinsi belum masuk. Alasannya, RAPBD 2015 Provinsi Jawa Tengah belum disahkan,” imbuhnya.

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni mengatakan, pasca-kenaikan harga BBM, tidak perlu ada penyesuaian di pengadaan barang dan jasa karena sudah dalam ikatan kontrak.

“Kalau pengadaan barang/jasa tidak perlu karena sudah dalam ikatan kontrak,” ujarnya.

Menurutnya, aturan juga sudah jelas bahwa kendaraan dinas wajib menggunakan BBM non-subsidi, sehingga penyesuaian hanya berlaku di tingkat rencana kegiatan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan