Kemenag Gencar Sosialiasi Dana Haji Pasca-Sorotan KPK

Senin, 10 Februari 2014 | 16:06 WIB
Atho'illah Muslim, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kementerian Agama Rembang.

Atho’illah Muslim, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kementerian Agama Rembang.

REMBANG, MataAirRadio.net – Sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengelolaan dana haji oleh Kementerian Agama, berdampak terhadap tingkat sosialiasi kepada calon haji di Kabupaten Rembang. Pihak Kantor Kementerian Agama Rembang mengaku menjadi harus lebih intensif menjelaskan pengelolaan dana kepada para calon haji dari kabupaten ini.

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang Atho’illah Muslim mengatakan, pihak Kemenag kini lebih intens menjelaskan kepada calon haji mengenai dana yang mereka bayarkan, melalui bimbingan di tingkat KBIH maupun yang mandiri.

Menurut Atho’illah, dana haji yang dibayarkan secara langsung oleh calon haji hanya mengkaver dua titik yakni tiket pesawat dan sewa rumah. Sementara ada titik komponen lain biaya haji yang tidak ditanggung oleh calon haji seperti pembuatan paspor dan asuransi. Menurutnya, jasa dari setoran awal calon haji yang disimpan di bank, digunakan untuk mengkaver biaya yang tidak dibebankan kepada calon haji.

Atho’illah juga menyebutkan, setoran awal bagi calon haji kini mencapai Rp25 juta. Sementara biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) di tahun ini, belum ditentukan. Namun tahun 2013, besarnya mencapai Rp35 juta.

Pihak Kemenag Rembang mengklaim, ada subsidi sebesar hingga Rp12,5 juta per orang calon haji. Menurutnya, tanpa ada pengelolaan dana itu, maka biaya yang ditanggung seorang calon haji bisa mencapai Rp47,5 juta.

Atho’illah menambahkan, penjelasan mengenai pengelolaan dana haji kini dimaksimalkan melalui forum kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH dan bimbingan mandiri. Di Rembang ada empat KBIH yang berada di Rembang, Kragan, Sarang.

Menurut catatan Kemenag Rembang, pendaftar haji pada tahun 2014 baru akan berangkat pada tahun 2028. Namun masih mungkin, calon haji berangkat lebih awal dari jadwal karena sejumlah alasan, salah satunya karena daftar nama di atasnya sakit berat atau meninggal dunia.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap, dari hasil auditnya pada Januari 2014, terungkap ada transaksi mencurigakan sebesar Rp230 miliar. Selama periode 2004-2012, dana haji yang dikelola mencapai Rp80 triliun dengan imbalan hasil sekitar Rp2,3 triliun per tahun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan