Kejari Limpahkan Berkas Chaeron dan Sinarman ke Kejati

Rabu, 30 September 2015 | 17:32 WIB
Kepala Seksi Pidsus Kejari Rembang Eko Yuristianto. (Foto: Pujianto)

Kepala Seksi Pidsus Kejari Rembang Eko Yuristianto. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang akan melimpahkan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti untuk kasus dugaan korupsi tujuh titik proyek di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah pada Kamis 1 Oktober ini.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Rembang Eko Yuristianto menjelaskan, pelimpahan tersangka Chaeron dan Sinarman karena berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh penyidik Kejari. Pelimpahan itu tidak perlu dengan menarik lebih dulu keduanya ke Rembang.

Sebab sebelumnya, kedua tersangka tersebut sudah ditahan oleh Kejati di Kedungpane, sehingga tidak efektif kalau dibawa ke Rembang, tetapi balik lagi ke Semarang.

“Setelah pelimpahan ini, kami akan langsung beralih memberkas perkara untuk tersangka lain dari pihak rekanan,” katanya.

Kasi Pidsus menolak dianggap mengesampingkan penanganan kasus dugaan korupsi proyek yang melibatkan pihak rekanan. Eko memastikan, mereka yang sudah diperiksa sebagai tersangka, akan dilanjutkan pendalamannya. Dia menepis penilaian yang menyebut Kejari “masuk angin”.

Pejabat penegak hukum yang mukim di Semarang ini berdalih terhambat oleh aneka kendala. Utamanya menyangkut jumlah personel jaksa di Kejari Rembang yang terbatas. Dia menegaskan, penanganan perkara yang lama tidak ada kabarnya, bukan berarti hilang.

Menurutnya, jaksa untuk perkara pidana khusus, hampir semuanya sedang mengikuti persidangan. Rabu 30 September ini misalnya, satu jaksa lagi mesti mengikuti persidangan untuk perkara dugaan korupsi dana hibah fiktif tahun 2013.

“Kadang, saya pusing mengatasinya (kekurangan personel jaksa). Tetapi bisa disikapi juga,” tandasnya.

Kasus dugaan korupsi proyek di lingkup DPU sempat mengguncang roda pembangunan di Rembang. Bagaimana tidak, setelah Chaeron serta Sinarman ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejati, hampir tidak ada pegawai yang mau ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen.

Tetapi pelan-pelan mereka mau menerima tugas ini, terutama setelah Pemkab Rembang meminta pendampingan hukum dalam bentuk “legal opinion” mulai dari perencanaan dan pelaksanaan proyek. Korupsi proyek rata-rata dilakukan dengan modus menyunat volume dan spesifikasi.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan