Kejari Ditambahi Tiga Jaksa Kebut Kasus DPU

Sabtu, 2 Mei 2015 | 16:46 WIB
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Rembang Eko Yuristianto ketika menunjukkan beberapa rekaman video hasil inspeksi dan pemeriksaan proyek Dinas Pekerjaan Umum, baru-baru ini. (Foto: Pujianto)

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Rembang Eko Yuristianto ketika menunjukkan beberapa rekaman video hasil inspeksi dan pemeriksaan proyek Dinas Pekerjaan Umum, baru-baru ini. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang ditambahi tiga orang jaksa penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah guna mengebut penanganan kasus dugaan korupsi proyek di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat.

Kepala Kejari Rembang I Wayan Eka Putra melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Eko Yuristianto mengatakan, tambahan tiga jaksa itu memiliki arti penting karena selama ini jumlah penyidik yang dimilikinya terbatas. Dia meyakini, penanganan perkara akan menjadi lebih cepat.

“Apalagi selain untuk menangani tindak pidana khusus seperti korupsi, penanganan kasus di bidang lain juga membutuhkan tambahan penyidik. Sebenarnya ada empat orang jaksa yang akan diperbantukan di Kejari Rembang, namun sampai dengan Sabtu (2/5/2015) ini, baru tiga yang sudah pasti,” terangnya.

Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atau Kasi Pidsus, begitu ketiga jaksa itu tiba di Rembang pada pekan depan, mereka akan langsung tancap gas. Eko mengaku tidak mau berlama-lama menunggu karena Kejaksaan Tinggi telah memberikan tenggat waktu agar perkara segera maju di tahap penuntutan.

“Berkas penuntutan antara perkara dugaan korupsi di lingkup DPU yang ditangani oleh Kejari dan Kejati, akan diajukan bersamaan agar persidangannya bareng. Dari sejumlah proyek yang diduga dikorupsi, pejabat pembuat komitmen dan pengawasnya adalah orang yang itu-itu saja,” tandasnya.

Eko menegaskan, penyelesaian penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah fiktif yang juga ditangani oleh Kejari, tidak akan bareng dengan kasus DPU. Pasalnya, kasus dugaan korupsi dana hibah fiktif tahun 2013, kini sudah hampir beres berkasnya. Tinggal memeriksa tersangka Nur Hasan yang kini sakit.

Seperti diketahui, Kejari Rembang mengeluarkan tujuh surat perintah penyidikan atau sprindik untuk memeriksa tujuh proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat. Sejauh ini, Kejari telah menetapkan dua orang tersangka yang masing-masing adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK.

Keduanya adalah Sinarman dan Chaeron. Sinarman merupakan PPK Proyek Pemeliharaan Drainase Nganguk-Kuangsan Kecamatan Kaliori senilai Rp197 juta, sedangkan Chaeron adalah PPK Proyek Penyehatan Lingkungan Permukiman di Dusun Pentil Desa Gunungsari Kecamatan Kaliori senilai Rp196 juta.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan