Kejaksaan Periksa Anggota Dewan Berinisial HP

Selasa, 4 Agustus 2015 | 18:10 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

 
REMBANG, mataairradio.com – Kejaksaan Negeri Rembang memeriksa HP, seorang anggota DPRD setempat, Selasa (4/8/2015) pagi. Politisi Demokrat itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembetonan jalan di ruas Banggi-Sidomulyo Kecamatan Kaliori tahun 2013.

Kepala Kejaksaan Negeri Rembang I Wayan Eka Putra melalui Kasi Pidsus Eko Yuristianto mengungkapkan, ada 40 pertanyaan yang dicecarkan penyidik kepada perempuan berusia 34 tahun ini.

“Puluhan pertanyaan penyidik itu, rata-rata dijawab dengan kalimat ‘tidak tahu’ dan ‘tidak pernah’. Misalnya soal pekerjaan yang ditangani CV Kabegjan itu, HP mengaku tidak tahu,” ungkapnya.

Politisi yang kini duduk di Komisi B DPRD Rembang ini diperiksa selama sekitar dua jam sejak kira-kira pukul 10.00 WIB.

Menurut Kasi Pidsus, HP perlu diperiksa lagi untuk memperjelas perannya, terlibat atau tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek senilai Rp200 juta.

“Namun pemanggilan HP, mesti disertai dengan pemeriksaan terhadap para saksi lain,” terangnya.

Dalam hal status hukum HP, kejaksaan belum bisa memastikan menaikkannya menjadi tersangka. Apalagi dugaan keterlibatan HP, baru didukung satu alat bukti.

“Padahal, untuk penentuan status tersangka, kejaksaan memerlukan dua alat bukti permulaan. Agar kuat, kami butuh minimal tiga alat bukti,” tandasnya.

Eko Yuristianto enggan mengira-ira, jadwal pemeriksaan terhadap HP berikutnya karena takut ditagih. Dia juga membenarkan, HP juga pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

“Tetapi terkait kasus yang mana, saya tidak tahu,” imbuhnya.

Sementara itu, sampai dengan Selasa (4/8/2015) sore, pihak Kejari Rembang masih melakukan ekspos untuk penghitungan kerugian negara atas kasus pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

“Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah mengaudit secara teliti kerugian negara atas dugaan penyimpangan proyek di DPU,” bebernya.

Menurut Eko, tim dari BPKP tidak melakukan pemeriksaan di lapangan, kecuali terhadap proyek bernilai lebih dari Rp200 juta yang ditangani oleh Kejati Jawa Tengah.

“Audit memerlukan waktu satu hari, tetapi soal nilai kerugian negaranya, kami tidak bisa memastikan waktunya,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan