Kecelakaan Kerja Diakui Turunkan Peringkat PLTU Sluke

Selasa, 20 Juni 2017 | 16:09 WIB

General Manager PT PJB UBJOM Rembang atau yang terkenal dengan PLTU PJB Sluke Yudi Bagaskara, Selasa (20/6/2017) dihadirkan pada sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap wartawan oleh oknum karyawan perusahaan tersebut bernama Suryono (30) warga Desa Grawan Kecamatan Sumber. (Foto: Mukhammad Fadlil)

 

REMBANG, mataairradio.com – General Manager PT PJB UBJOM Rembang atau yang terkenal dengan PLTU PJB Sluke Yudi Bagaskara, Selasa (20/6/2017) dihadirkan pada sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap wartawan oleh oknum karyawan perusahaan tersebut bernama Suryono (30) warga Desa Grawan Kecamatan Sumber.

Jaksa Penuntut Umum tidak hanya menghadirkan Yudi, tetapi juga Partini; administrator perusahaan yang kini sudah dipindahtugaskan ke Surabaya, untuk memberi keterangan seputar perkara tersebut. Selain itu, pada persidangan tersebut, JPU juga menghadirkan saksi ahli yakni Ketua Dewan Kehormatan PWI Jawa Tengah, Sri Mulyadi.

Pada persidangan itu terungkap bahwa Yudi tahu ada keributan pada saat pasien korban kecelakaan kerja di PLTU pada 18 Agustus 2016 hendak dibawa keluar dari Instalasi Gawat Darurat di RSUD dr R Soetrasno Rembang untuk dirujuk. Ia menyebut tidak ada aksi penghalang-halangan wartawan, justru korban yang disebutnya dihalang-halangi.

“Prioritas saya bukan rekan-rekan wartawan, tetapi fokus pada penanganan empat orang karyawan (korban kecelakaan kerja di PLTU) kami yang akan dirujuk,” katanya ketika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang Antyo Harri Susetyo bertanya kepada Yudi mengenai penghalang-halangan kerja para jurnalis di RSUD dr R Soetrasno.

Yudi juga mengaku hanya tahu Wisnu (wartawan Radar Kudus) sebagai wartawan di lokasi kejadian, sedangkan pada waktu itu ada pewarta lainnya yaitu Heru Budi Santoso, Jamal A Garhan, Muntoyo alias Dicky, dan Sarman Wibowo. Ia berdalih, wartawan lain tidak mengenakan ID card.

Saat memberikan kesaksian, Yudi yang merupakan warga Gedangan Sidoarjo Jawa Timur sempat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai peringkat PLTU Sluke yang kemudian dijawab ada di peringkat pertama pada Pembangkitan Jawa Bali, tetapi kemudian turun peringkat setelah kasus kecelakaan kerja terungkap dan kemudian ramai di publik.

“Ranking kinerja PLTU Sluke dengan PLTU lain yang berkelas setara, di Jawa-Bali, kita nomor satu. Se-Indonesia nomor satu. Karena kecelakaan kerja kemarin, kita turun, tetapi di sesama PJB kita masih nomor tiga,” katanya yang mengaku menjabat sebagai General Manager PT PJB UBJOM Rembang sejak bulan Mei 2016.

Sementara itu, Partini membantah keterangan saksi di sidang sebelumnya, Jamal A Garhan yang menyatakan melihat dirinya berdiri di depan pintu UGD, menghalangi, dan memberikan perintah kepada sejumlah karyawan PLTU agar melarang para wartawan untuk meliput. Partini disebut bahkan menarik tangan seorang wartawan setelah mengambil gambar.

“Saya tidak punya pikiran sama sekali kalau di situ ada wartawan. Bagaimana bisa melarang, sedangkan saya tidak tahu,” katanya ketika dikonfrontasi oleh Jaksa Penuntut Umum soal pengakuan Partini yang tidak melihat wartawan, sedangkan jurnalis menyaksikan upaya penghalang-halangan kerja jurnalistik oleh Partini dan sejumlah karyawan PLTU.

Giliran diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Suryono tidak mengoreksi sedikit pun keterangan dari kedua rekan kerja sekaligus pimpinannya di PLTU tersebut. Namun ia melontarkan dua pertanyaan kepada saksi ahli. Pertama mengenai etika seorang jurnalis apabila ditanya tentang statusnya apakah wartawan atau tidak, tetapi tidak menjawab.

Kedua, mengenai tidakkah boleh menaruh rasa khawatir terhadap mereka yang mengambil-ambil foto saat kejadian kecelakaan kerja itu sebagai pesaing bisnis yang apabila menyebarluaskan berita soal terjadinya kecelakaan kerja, akan menjadikan jelek perusahaan sendiri.

“Bagi wartawan tidak menjawab pernyataan mengenai ‘apakah kamu wartawan?’ adalah pilihan. Sebab, jangan-jangan yang sedang bertanya ini adalah seorang yang mengancam keselamatan jiwa wartawan. Dalam kasus tertentu, wartawan ini bisa jadi sasaran kekerasan sehingga butuh keamanan,” jawab Mulyadi menjawab pertanyaan pertama terdakwa.

“Kalau soal apakah wartawan itu ada kerjasama dengan perusahaan pesaing atau tidak; bahwa wartawan itu tidak berurusan dengan apakah ketika sebuah berita keluar atau tayang akan bikin perusahaan tertentu atau orang tertentu rugi secara bisnis. Wartawan membuat berita yang layak dan disertai dengan cek dan mengecek lagi,” sambung saksi ahli.

Mengenai wartawan tidak mengenakan ID card saat bertugas, menurut Mulyadi, perlu dilihat dua hal, yakni apakah wartawan hadir pada kejadian yang sifatnya terencana dan kejadian yang spontan atau “by accident”.

“Kalau pada kejadian terencana wartawan tidak bawa ID card, itu perlu dipertanyakan. Tetapi pada kejadian yang by accident, boleh tidak pakai ID card karena mungkin lupa membawa. Tetapi pada saat konfirmasi atas sebuah berita, maka seorang wartawan harus jelas identitasnya,” imbuhnya.

Begitu pun soal izin meliput kejadian, seorang wartawan bisa jadi perlu izin tetapi juga bisa tidak. Pada kasus wartawan dengan karyawan PLTU Sluke di RSUD dr R Soetrasno, izin liputan mesti dari pihak rumah sakit, sedangkan penghalang-halangan oleh pihak lain harus dipertanyakan.

“Jika pelarangan dilakukan secara baik-baik, mungkin wartawan akan menghormati. Tetapi misalnya pada saat liputan berita yang tidak terencana, misalnya kecelakaan lalu lintas, wartawan tidak perlu izin. Baru nanti guna kelengkapan dan faktualitas, wartawan akan menghimpun data dan konfirmasi,” pungkasnya.

 

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan