Pengadilan Kasus PPID Rembang Potensial Munculkan Tersangka Baru

Sabtu, 21 Juni 2014 | 15:32 WIB
Abdul Muttaqin (berbaju kotak-kotak) seusai diperiksa di Kejaksaan Negeri Rembang, belum lama ini. (Foto Pujianto)

Abdul Muttaqin (berbaju kotak-kotak). (Foto Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Persidangan kasus dugaan korupsi dana Program Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID) masih ditangani di Pengadilan Tipikor Semarang. Rabu (25/6) depan, persidangan dengan terdakwa Abdul Muttaqin memasuki tahapan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Pengacara Muttaqin, Darmawan Budiharto mengatakan, dari persidangan terhadap kliennya, potensial memunculkan tersangka baru. Secara jumlah, Darmawan menyebutkan banyak. Namun, kuncinya ada di penyidik Kejaksaan Negeri Rembang.

Menurut pengacara berambut gondrong ini, fakta persidangan yang antara lain mengungkap bahwa kliennya cenderung sebagai korban dari Penguasa Rembang, cukup untuk dijadikan bukti permulaan. Persoalannya tinggal keseriusan dari Kejaksaan untuk memberantas korupsi.

Darmawan juga mengatakan, dari 36 orang saksi yang telah dihadirkan di persidangan dengan terdakwa Abdul Muttaqin, hampir semuanya memberikan petunjuk adanya sejumlah aktor lain, tak terkecuali sinyal ke Bupati Non-Aktif Rembang Mochammad Salim.

Beberapa pihak yang diindikasikan terlibat adalah pengurus organisasi masyarakat atau OMS dan pihak perusahaan milik keluarga Salim, CV Amir Hajar Kilsi. Hanya saja, komitmen Kejaksaan dalam mengungkap tuntas kasus PPID, perlu terus disuarakan dan dikawal.

Menurutnya, memang salah satu dari Anggota Majelis Hakim pada kasus Muttaqin juga sebagai Anggota Majelis Hakim di persidangan kasus RBSJ dengan terdakwa Bupati Non-Aktif Mochammad Salim. Namun pintu masuk untuk mengungkap keterlibatan Salim di kasus PPID, ada di tangan Kejaksaan Negeri Rembang.

Sementara itu, persidangan terhadap terdakwa lain dalam kasus PPID yakni Agus Supriyanto, masih dalam tahapan pengambilan keterangan saksi-saksi. Jumlah saksi yang akan dihadirkan pada persidangan Agus, sama 36 orang, sehingga bakal memakan waktu lama.

Dua orang pejabat non-aktif di Dinas ESDM Kabupaten Rembang ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi atas dana PPID tahun 2011 senilai Rp1,5 miliar. Keduanya merasa dijadikan korban dari Penguasa Rembang. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan