Kasus Bulu Tak Pengaruhi Musrenbang Kabupaten Rembang

Kamis, 19 Maret 2015 | 14:20 WIB
Peserta Musrenbang

Musrenbang tingkat Kabupaten Rembang digelar di Gedung DPRD Rembang, Kamis (19/3/2015) siang. (Foto: mataairradio.com)

 
REMBANG, mataairradio.com – Kasus boikot para kades pada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Bulu, tidak memengaruhi Musrenbang tingkat Kabupaten Rembang yang digelar pada Kamis (19/3/2015) siang.

Camat Bulu Suswantoro yang ditemui di sela pelaksanaan Musrenbang mengatakan tidak masalah dengan Musrenbang di kecamatannya yang tak berlanjut gara-gara boikot para kades.

“Hasil musrenbang di tiap desa, sudah direkap di tingkat kecamatan,” katanya.

Bappeda Rembang juga sudah menyurati pihaknya agar mengirimkan hasil musrenbang dari tiap desa.

“Hasil itu sudah dikirimkan dan ketika kami cek, semua usulan sudah masuk,” tandasnya.

Umumnya adalah usulan pembangunan infrastruktur, selebihnya adalah soal pengembangan ekonomi.

“Infrastruktur mendominasi karena itu masih dianggap penting bagi desa,” tegasnya.

Seperti diketahui, Musrenbangcam Bulu gagal digelar setelah diboikot oleh belasan kepala desa di kecamatan tersebut.

Alasannya, anggota dewan Dapil Sulang-Bulu-Gunem yang mesti hadir semuanya, justru hanya diikuti sebagian.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Abdul Hafidz menjelaskan, Musrenbang tingkat kabupaten merupakan rangkaian dari kegiatan yang sama di tingkat desa maupun kecamatan.

“Musrenbangdes sudah digelar pada minggu ketiga dan keempat bulan Januari. Sementara Musrenbangcam digelar pada minggu pertama hingga minggu ketiga bulan Februari,” terangnya.

Dokumen musrenbang dituangkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah) sebagai bahan penyusunan APBD 2016.

“RKPD 2016 menititikberatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan,” tegasnya.

Kepala Desa Kadiwono Kecamatan Bulu Ahmad Ridwan menjelaskan, boikot yang dilakukan para kades terhadap Musrenbangcam tak merupakan bentuk pembangkangan pada proses pembangunan.

Namun hal itu lebih pada upaya terapi bagi anggota dewan agar lebih menyatu dengan masyarakat.

“Jika para legislator abai dengan aspirasi masyarakat, yang salah satunya dengan absen dari musrenbangcam, buat apa mereka membuat aturan tentang tahapan musrenbang,” katanya.

Dia pun berharap usulan dari desa yang masuk ke musrenbang dan RKPD agar tidak berakhir sebagai macan kertas.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan