Kades di Rembang Resah Rencana Penarikan Bengkok Kepala Desa

Kamis, 27 November 2014 | 14:03 WIB

 

Lahan persawahan di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.(Foto:Rif)

Lahan persawahan di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.(Foto:Rif)

 

REMBANG, mataairradio.com – Para kepala desa di Kabupaten Rembang mengaku resah oleh rencana penarikan bengkok kades yang disebut sebagai satu dari beberapa kemungkinan konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Kami resah. Bahkan Kades se-Kecamatan Pancur semua. Alasannya, hanya bengkok yang jadi gantungan ketika kami maju sebagai kades. Begitu gol jadi kades, ya bengkok langsung disewakan. Hasilnya untuk nutup (biaya) saat berangkat nyalon,” kata Sunarto, Kepala Desa Pancur Kecamatan Pancur.

Dia yang dihubungi mataairradio.com pada Kamis (27/11/2014) mengaku mendapat jatah lahan bengkok seluas sekitar enam hektare. 1,5 hektarenya telah “diserahkan” kepada pihak pengelola masjid untuk dimanfaatkan demi kemakmuran masyarakat.

“Yang dua hektare lainnya, kami sewakan selama enam tahun atau hingga masa jabatan saya habis. Selebihnya kami kelola. Intinya kami menolak jika lahan bengkok kades ditarik, meskipun setelah dana desa terkucur, kepala desa mendapatkan gaji tetap,” tegasnya.

Sunarto, Kepala Desa Meteseh Kecamatan Kaliori juga meminta agar rencana penarikan bengkok kades diurungkan. Dia mengaku terlanjur “menjual” lahan bengkoknya secara tahunan selama tiga tahun.

“Saya juga sudah terlanjur menyewakannya. Biaya untuk pendaftaran sebagai calon kades, lumayan kemarin. Kalau bisa, jangan ditarik. Bengkok tetap jadi hak kades. Selanjutnya bakal seperti apa, kita baru akan merapatkannya di tingkat paguyuban kades di Kaliori,” katanya.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Akhsanudin mengatakan, para kepala desa semestinya tidak menyikapi secara berlebihan rencana penarikan bengkok kades.

“Kami tegaskan, soal rencana penarikan bengkok kades, belum perlu disikapi secara terlalu serius. Yang kita sampaikan kemarin, itu hanya logika ketika seorang kades sudah mendapat penghasilan tetap, maka ada indikasi bengkoknya ditarik,” katanya.

Namun secara yuridis, menurut Akhsanudin, pihaknya masih harus mendapat gambaran secara lebih gamblang mengenai teknis aturan ketika kades sudah digaji.

“Kita belum ada edaran ke kades soal rencana atau wacana penarikan bengkok kepala desa. Yang kita edarkan baru perintah untuk segera mendata aset di desa. Saat ini, kita justru fokus pada pembahasan Raperda tentang Pemerintahan Desa yang baru, agar mekanisme pencairan dana desa jelas,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan