Kades Diduga Terlibat Penggalangan KTP Calon Petahana

Selasa, 26 Mei 2015 | 18:12 WIB

 

 

Ketua Paguyuban Kades se-Kabupaten Rembang Jidan Gunorejo. (Foto: Pujianto)

Ketua Paguyuban Kades se-Kabupaten Rembang Jidan Gunorejo. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Rembang diduga terlibat dalam penggalangan kartu tanda penduduk (KTP) guna calon petahana Abdul Hafidz yang hendak maju lewat jalur perseorangan.

Hafidz adalah Bupati Rembang yang akan berakhir masa jabatannya 20 Juli mendatang.

Indikasi keterlibatan kades dalam penggalangan KTP dukungan bagi Hafidz mencuat, setelah sejumlah kepala desa dan pengurus teras paguyuban menggelar pertemuan di rumah pribadi Bupati di Pamotan, Sabtu (23/5/2015) malam kemarin.

Kabar itu cepat menyebar karena beberapa kepala desa saling memperbincangkannya.

Ketua Paguyuban Kades se-Kabupaten Rembang Jidan Gunorejo membantah, pihaknya digerakkan guna menggalang KTP dukungan untuk Hafidz. Jika pun ada penggalangan, itu hak pribadi kades dan karena kecocokan.

“Memang pertemuan dilakukan di rumah pribadi Bupati, tetapi hanya pinjam tempat saja. Di Pamotan karena tengah-tengah. Kalau di tempat lain, misalnya rumah makan, kami nggak mampu. Apalagi kami juga nggak punya kantor,” ujarnya kepada mataairradio.

Dia membenarkan, kepala desa mestinya netral dalam politik praktis, salah satunya Pilkada. Dia pun mengecam keras kepala desa yang sampai menggalang sendiri KTP warga untuk mendukung calon perseorangan tertentu.

“Hal itu juga lucu. Kades dilarang berpolitik praktis,” katanya.

Jidan tidak mengingkari, banyak pihak yang menarik-narik paguyuban kepala desa agar terlibat politik praktis Pilkada. Ada yang lewat dirinya langsung, tapi juga ada yang melalui camat.

“Kebanyakan, pihak-pihak itu datang untuk meminta dukungan,” bebernya.

Dia tidak menyebutkan siapa saja pihak itu. Dia hanya mengatakan, paguyuban kades tidak ada relevansinya dengan Pilkada secara langsung dalam hal ini soal dukung-mendukung.

“Paguyuban hanya sekadar penampung aspirasi dari para kades dan menaungi ketika ada yang terlibat masalah,” imbuhnya.

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto hanya menjadikan dugaan keterlibatan kepala desa dalam penggalangan KTP untuk mendukung Hafidz, sebagai informasi saja.

“Jika merujuk undang-undang pilkada, panwas baru bisa bertindak terhadap kades, ketika masuk tahap kampanye,” katanya.

Idealnya, kades sebagai pejabat pemerintah di tingkat desa, mesti pandai menempatkan diri. Jangan sampai terlibat aksi dukung-mendukung yang berlebih.

“Pada tahap menjelang pendaftaran calon perseorangan, kami justru lebih tertarik mencermati agar tidak ada tanda tangan dukungan yang dipalsukan,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan