Jumlah APK Belum Disasar, Ketua Partai Protes

Rabu, 9 Januari 2019 | 18:55 WIB

Salah satu alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019 di Desa Pamotan, Rabu (9/1/2019). (Foto: mataairradio.com)

 

 

Pamotan, mataairradio.com – Banyaknya alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di Desa Pamotan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya jumlah tersebut dianggap melanggar SK KPU Nomor 1096 dengan batas maksimal 15 APK tiap Parpol.

Riyadi Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Rembang menganggap bahwa pihak Bawaslu dalam hal ini Panwascam Pamotan tidak adil dalam penertiban APK. Hal tersebut diketahui pasca penertiban yaitu tanggal lima sampai tujuh tiap awal bulan.

Masih ada dua APK dari beberapa Caleg yang melebihi jumlah ketentuan dalam hal ini APK. Ia berharap kepada Panwascam untuk segera menertibkannya agar tidak terjadi polemik antar partai.

Pengusaha asal Desa Pamotan ini juga mengeluhkan kesulitan saat menghubungi Panwascam. Disinggung langkah apa yang akan diambil selanjutnya jika masih belum ditertibkan, Riyadi menyatakan kemungkinan untuk membawanya ke DKPP namun itu adalah langkah terakhir yang akan ia tempuh.

“Kalau terus begini kan tidak adil Mas, mentang-mentang APK tersebut milik partai penguasa, ada itu PPP, Nasdem, dan PDIP APK nya terlalu banyak,” keluhnya.

Komisioner KPU Zaenal Arifin menyatakan bahwa menurut SK KPU Nomor 1096 pada pasal 12 menyebutkan bahwa penambahan APK berupa baliho paling banyak lima buah dalam satu desa per Parpol sedangkan untuk spanduk paling banyak sepuluh buah dalam satu desa per Parpol.

Artinya penambahan APK dalam satu desa maksimal 15 buah, sehingga jika ketentuan tersebut dilanggar maka Bawaslu melalui jajaran dibawahnya harus segera bertindak untuk menertibkan.

“Kalau penertiban itu ranah Bawaslu Mas, harusnya Bawaslu tanggap terkait hal ini agar tidak menjadi polemik antar Caleg maupun antar Parpol di bawah,” ungkap komisioner asal Sulang ini.

Samsul Maarif Panwascam Pamotan saat dihubungi reporter mataair radio menyatakan bahwa penertiban sudah berjalan dengan lancar. Rata-rata APK yang ditertibkan ditaruh di zona larangan seperti dipaku di pohon. Pihaknya juga sudah menindaklanjuti laporan dari warga jika ada APK yang melanggar.

Disinggung terkait jumlah APK, Samsul berbeda pendapat dengan KPU yaitu jumlah maksimal APK dalam satu desa sebanyak lima belas per Caleg bukan per Parpol.

Jika di analogikan dalam satu satu Parpol ada empat Caleg, maka dalam satu desa pihak Panwascam membolehkan 60 APK dengan asumsi empat kali lima belas.

“Ya Mas, lima belas per Caleg dalam satu desa,” tegasnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh ketua Bawaslu setempat Totok Suparyanto yang menafsirkan bahwa dalam SK KPU Nomor 1096 tersebut, Caleg adalah bagian dari peserta Pemilu sehingga boleh menggandakan maksimal 15 APK per Caleg dalam satu desa.

Dari pantauan mataairradio.com di Desa Pamotan mulai masuk desa dari arah timur sampai perbatasan desa sebelah utara di sepanjang jalan raya saja ada dua Partai Politik yaitu PPP dan Partai Demokrat yang memasang APK lebih dari limabelas buah baik itu berupa spanduk maupun baliho.

Pantauan tersebut juga belum terhitung APK di sepanjang jalur kampung Desa Pamotan. Belum lagi desa-desa yang lain diseluruh wilayah Kabupaten Rembang.

 

 

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mohammad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan