JKN Diterapkan, Bapel JKRS Bakal Bubar

Jumat, 3 Januari 2014 | 16:33 WIB
Kantor Bapel JKRS Kabupaten Rembang, Jumat (3 1).

Kantor Bapel JKRS Kabupaten Rembang, Jumat (3 1).

REMBANG, MataAirRadio.net – Badan Pelaksana (Bapel) Jaminan Kesehatan Rembang Sehat bakal bubar seiring dengan penerapan jaminan kesehatan nasional atau JKN, mulai 1 Januari kemarin. Namun Pemkab Rembang masih harus menunggu hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan sebelum membubarkan Bapel JKRS.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni yang ditemui pada Jumat (3/1) pagi menjelaskan, mulai 1 Januari 2014, seluruh pelayanan kesehatan diintegrasikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pada tahap awal, 357.811 penerima jamkesmas di kabupaten ini secara otomatis menjadi peserta JKN atau masuk dalam BPJS Kesehatan. Sementara jumlah peserta JKRS yang mencapai 70.400 penerima, akan dikonsolidasikan pembiayaannya dengan Menteri Dalam Negeri karena masih transisi atau belum ada kebijakan tetap dan mengikat.

Hamzah menegaskan, konsolidasi menjadi penting untuk menentukan nasib Bapel JKRS dan posting anggaran bagi klaim kesehatan warga miskin non-kuota. Dia menjelaskan, sejauh ini belum diketahui apakah Bapel JKRS yang menangani warga miskin non-kuota harus bubar, mengingat penanganan premi diambil alih langsung oleh BPJS Kesehatan.

Pemkab Rembang juga belum menerima petunjuk posting anggaran untuk klaim kesehatan warga miskin non-kuota, apakah berpola hibah atau seperti apa. Konsolidasi perlu dilakukan agar Pemkab tidak salah dalam posting anggaran.

Mengenai update 70.400 warga miskin non-kuota yang diarahkan untuk masuk ke BPJS Kesehatan nantinya, Hamzah menyatakan sedang melakukannya. Update data juga diperlukan sebelum pemberlakukan JKN secara menyeluruh pada 2016.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Ali Syofii menyebutkan, total premi yang dibayar oleh Pemerintah untuk penduduk miskin dan tidak mampu penerima JKN di Kabupaten Rembang mencapai Rp82,5 miliar per tahun. Menurut Ali, Pemerintah membayar premi sebesar Rp19.225 per jiwa pada setiap bulan.

Pihak Dinas Kesehatan mengatakan, mereka yang menerima jamkesmas secara otomatis akan mendapat jaminan kesehatan nasional. Untuk tahap pertama penerapan JKN ini, penerima jaminan adalah warga miskin dan tidak mampu, data hasil pendataan program perlindungan sosial atau PPLS 2011.

Warga miskin dan tidak mampu di luar data PPLS 2011, akan difasilitasi dengan program jaminan kesehatan Rembang sehat (JKRS). Namun premi JKN dari peserta JKRS akan dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Rembang. Hanya saja, petunjuk posting anggarannya memang belum diatur. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan