Jelang Dana Desa, Pengisian Kekosongan Sekdes Mendesak

Kamis, 18 Juni 2015 | 18:16 WIB
Ilustrasi. (Foto: http://www.cirebontrust.com/)

Ilustrasi. (Foto: http://www.cirebontrust.com/)

 

REMBANG, mataairradio.com – DPRD Rembang mendesak kepada Pemkab setempat untuk memfasilitasi pengisian kekosongan 109 jabatan sekretaris desa atau sekdes untuk menyongsong penggelontoran dana desa dalam waktu dekat.

Ketua Komisi A DPRD Rembang Ilyas menganggap penting pengisian segera kekosongan itu, karena pencairan dana desa menyedot banyak energi terkait pengadministrasian, yang itu biasanya menjadi tanggung jawab sekretaris desa. Jika pun dialihkan ke perangkat desa, banyak juga desa yang kurang aparat.

“Kami sudah pernah berkomunikasi dengan pihak Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Rembang soal pengisian lowongan jabatan sekdes. Ketika itu, Bagian Tata Pemerintahan menjawab masih sibuk menyiapkan regulasi pencairan dana desa, sehingga belum berpikir pengisian jabatan,” ujarnya.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang Akhsanuddin mengaku baru saja merampungkan Peraturan Bupati tentang Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Desa. Sebelumnya, dia memang sibuk menyiapkan peraturan bupati tersebut.

Sosialisasi tingkat kabupaten tentang perbup serta ketentuan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes sudah dilakukan pada Selasa (16/6/2015) kemarin. Kini tinggal menindaklanjuti saja sosialisasi itu secara berjenjang hingga level kecamatan dan desa.

Soal kekosongan 109 sekdes, memang menjadi kendala. Tetapi Akhsanuddin sudah menyarankan kepada desa agar segera mengangkat pejabat sementara atau PJs. Unsurnya bisa dari perangkat desa yang diberi tugas tambahan melalui SK kepala desa. Jika tidak begitu, administrasi keuangan bisa tak berjalan.

“Kalau pengisian kekosongan perangkat desa, belum terlalu mendesak. Bisa dilakukan setelah sekdes terisi. Yang penting sekdes dulu diisi. Bisa dengan menambah tugas salah satu perangkat desa dan diberi SK Kades. Soalnya, pengadministrasi keuangan desa menyita banyak energi,” katanya.

Akhsanuddin mengaku tidak bisa memastikan kapan dana desa mulai dicairkan. Menurutnya, ada tiga syarat mutlak yang mesti dipenuhi oleh setiap desa untuk mencairkannya, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, dan APBDes.

Setiap desa akan menerima gelontoran dana desa secara beragam, tergantung jumlah penduduknya, dengan kisaran antara Rp500-Rp700juta per desa per tahun. Dari informasi yang berkembang, dana desa itu mesti mulai terdistribusi pada pertengahan bulan Juli mendatang.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan