Ijazah Sejumlah PNS di Rembang Bermasalah

Selasa, 8 September 2015 | 16:46 WIB
Inspektur Kabupaten Rembang Fahrudin. (Foto: Pujianto)

Inspektur Kabupaten Rembang Fahrudin. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Inspektorat Kabupaten Rembang, hingga Selasa (8/9/2015) ini belum menuntaskan verifikasi ijazah para PNS dari berbagai jenjang pendidikan mulai DIII, sarjana, hingga pasca-sarjana. Padahal 10 September ini, Inspektorat mesti melaporkan hasil verifikasi tahap pertama.

Inspektur Kabupaten Rembang Fahrudin mengatakan, verifikasi dilakukan secara teliti. Beberapa ijazah bermasalah karena ada yang ditemukan salah nama dan jenis kelamin, sehingga perlu diklarifikasi secara manual.

“774 ijazah yang diverifikasi salah satu tim misalnya, baru 110 yang tuntas dicek sampai terdaftar di Dirjen Dikti. Rinciannya 2 dari DIII, 91 dari S-1, dan 17 dari S-2. Ada yang salah nama; namanya nggak sesuai dengan ijazah dan jenis kelaminnya berbeda, sehingga perlu diklarifikasi manual,” ungkapnya.

Fahrudin juga mengatakan, verifikasi dilakukan antara lain terhadap keabsahan ijazah. Dalam hal ini, delapan tim inspektorat mengecek, apakah ijazah PNS itu dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang sudah terakreditasi atau belum.

“Selain itu, inspektorat juga memeriksa, PNS itu benar-benar kuliah atau tidak,” terangnya.

Soal benar kuliah atau tidak, inspektorat mengecek tahun masuk dan keluar, serta jumlah satuan kredit semester atau SKS yang telah dilalui. Misalnya DIII 108 SKS, sarjana 144 SKS, dan pasca-sarjana 72 SKS.

“Mengenai kuliah kelas jauh, pengendaliannya menjadi ranah Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” tegasnya.

Meski belum merampungkan verifikasi ijazah dari 8.000-an PNS di Rembang, Fahrudin menganggap itu tidak masalah. Sebab, verifikasi ijazah berlangsung selama dua bulan atau sampai Oktober mendatang.

“Hasil verifikasi itu langsung kami sampaikan kepada menteri terkait (Men-PAN dan RB, red.) dengan tembusan kepada Bupati,” imbuhnya.

Dia kembali menjelaskan, tugas verifikasi ijazah PNS yang diperintahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan dugaan peredaran ijazah palsu.

“Inspektorat tidak menentukan ijazah palsu atau tidak, tetapi menyajikan hasil klarifikasi sesuai standar Dirjen Dikti,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




One comment
  1. naufal

    September 9, 2015 at 8:12 am

    mutasi saja, banyak orang orang yg kuliah bertahun-tahun melalui jalur formal belum tentu mendapatkan jabatan seperti itu.

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan