Hafidz Resmi Pelaksana Tugas Bupati Rembang

Jumat, 4 April 2014 | 15:20 WIB
Abdul Hafidz melakukan konsolidasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di Aula Lantai IV Gedung Setda Rembang Jumat (4/4) pagi. (Foto:Pujianto)

Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz melakukan konsolidasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di Aula Lantai IV Gedung Setda Rembang Jumat (4/4) pagi. (Foto:Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Wakil Bupati Rembang Abdul Hafidz kini resmi menjabat pelaksana tugas (Plt) Bupati Rembang. Penetapan Hafidz sebagai Plt Bupati Rembang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 24 Maret 2014.

Jumat (4/4) pagi, Wakil Bupati melakukan konsolidasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di Aula Lantai IV Gedung Setda Rembang. Namun pelaksanaan konsolidasi dilakukan secara tertutup dari awak media. Ditemui seusai acara itu, Hafidz mengatakan tidak ada hal yang beda dan istimewa, yang disampaikannya kepada para Kepala SKPD dan camat di Kabupaten Rembang.

Menurutnya, jabatan yang kini diembannya merupakan tugas dari undang-undang. Dia menegaskan, setelah mengemban jabatan baru ini, tugas akan dijalankan dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi karena terdapat kekurangan. Namun Wakil Bupati belum menyebutkannya.

Wakil Bupati yang merupakan politisi dari PPP ini mengaku tidak mau melangkah ke belakang. Dia menyatakan akan langsung tancap gas bekerja. Sejumlah berkas yang sempat menumpuk karena menunggu tanda tangan dari Bupati, kini sudah bisa ditekennya.

Soal program pembangunan, pihaknya akan melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan di APBD 2014. Dia memastikan berkas yang terkait dengan anggaran, bisa ditangani oleh Plt Bupati. Hanya saja, soal mutasi dan promosi pegawai, tetap harus didahului dengan konsultasi dengan Mendagri.

Hafidz enggan menyebut berkas-berkas yang sudah ditandatangani selepas resmi menyandang status Plt Bupati. Dia menekankan, konsolidasi dengan SKPD akan terlebih dulu dikencangkan. Sebab, dia kini menjabat Wakil Bupati dan Plt Bupati Rembang.

Sementara itu, Koordinator Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat atau Lespem Rembang Bambang Wahyu Widodo berharap kepada Plt Bupati untuk segera melakukan penataan birokrasi dan menanamkan semangat transparansi. Menurutnya penataan birokrasi ini diperlukan agar tidak lagi muncul kasus dugaan penyimpangan anggaran oleh SKPD tertentu.

Bambang menambahkan, karena sudah resmi menjabat sebagai Plt Bupati, Hafidz diharapkan menarik semua fasilitas negara yang kini dipergunakan oleh Bupati non-aktif Mochammad Salim. Dia menilai, Salim sudah tidak punya lagi hak menggunakan fasilitas itu. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan