Gugatan Izin Lingkungan Pabrik Semen Rembang Dinilai Cacat Hukum

Kamis, 20 November 2014 | 17:26 WIB
Adnan Buyung Nasution bertemu dengan Ganjar Pranowo Gubernur Jateng sebelum sidang PTUN (20/11). (Foto:Dok.SI)

Adnan Buyung Nasution bertemu dengan Ganjar Pranowo Gubernur
Jateng sebelum sidang PTUN (20/11). (Foto:Dok.SI)

 

SEMARANG, mataairradio.com – Tim Kuasa Hukum PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menilai gugatan para penggugat izin lingkungan pembangunan pabrik semen Rembang, yakni Joko Priyanto dkk dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), tidak memiliki dasar hukum, sehingga cacat hukum dan tidak sah.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan tergugat II dalam perkara gugatan izin lingkungan pembangunan pabrik semen Rembang yang digelar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Kamis (20/11/2014).

pasang-iklan

”Oleh sebab itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan untuk seluruhnya dan menerima eksepsi tergugat, serta penggugat harus membayar semua biaya perkara,” demikian ditegaskan M Sadeli Hasibuan, kuasa hukum tergugat II dari Kantor Adnan Buyung Nasution, saat membacakan eksepsi.

Sadeli Hasibuan memohon kepada Majelis hakim yang dipimpin Susilowati Siahaan, untuk membacakan eksepsi kompetensi absolut sebelum membacakan eksepsi lainnya atau pokok perkara. Permohonan itu disetujui.

Menurut Sadeli, berdasarkan Pasal 93 dan 53 huruf b UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa terkait izin lingkungan, penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN harus melihat apakah izin tersebut sudah memiliki dokumen Amdal dan UKL-UPL. Jika belum, baru bisa diajukan gugatan.

”Namun bila sudah memiliki, ya tidak bisa diajukan gugatan. Dokumen-dokumen yang dimiliki klien kami terkait izin lingkungan itu sudah sangat lengkap. Apalagi proyek ini adalah masuk objek vital nasional yang mendesak untuk dilakukan,” tegasnya melalui siaran pers dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang diterima mataairradio.com.

Atas berbagai kelengkapan Amdal dan UKL-UPL terkait izin lingkungan yang dikeluarkan Gubernur Jateng itu, menurut Sadeli, maka pihak penggugat tidak memiliki dasar hukum, sehingga gugatannya cacat hukum dan tidak sah.

”Kami mohon ada putusan hakim terkait eksepsi kompetensi absolut ini, pada sidang berikutnya,” tambah Sadeli.

Setelah mendengarkan eksepsi, Ketua Majelis Hakim Susilowati Siahaan meminta kuasa hukum tergugat untuk membawa bukti-bukti dokumen Amdal dan UKL-UPL terkait izin lingkungan yang dikeluarkan Gubernur.

Hal itu juga berlaku bagi tim kuasa hukum penggugat. Namun, baik kuasa hukum tergugat maupun penggugat menyanggupi memberikan semua bukti dokumen dalam sidang mendatang dan meminta waktu dua minggu.

Sementara itu, hingga Kamis (20/11/2014) sekitar 60 orang warga dari wilayah Kecamatan Gunem yang menolak berdirinya pabrik semen di daerah mereka, masih berada di Jakarta. Mereka ke Ibukota untuk “road show” ke sejumlah instansi menyikapi polemik semen.

Joko Priyanto, pendamping warga di Jakarta mengatakan, dalam “road show” ini, pihaknya berkirim surat kepada Presiden dengan tembusan ke 18 instansi yang terkait, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

60 orang ibu-ibu itu, menurut Joko “Print”, juga akan mendatangi Mabes Polri dan TNI guna mengadukan tindakan aparat yang mereka anggap telah terjadi kekerasan pada aksi warga, 16 Juni 2014.

Mereka juga mendatangi Mahkamah Agung. Joko Priyanto menjelaskan, kedatangan warga ke MA lebih karena harapan agar proses hukum yang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menggugat izin lingkungan pabrik semen, tidak terjadi kecurangan.

“Kami datang ke MA agar tidak ada kecurangan di PTUN. Kita datang ke MA untuk mengawal. Kami di sini menggandeng banyak instansi untuk mengawal PTUN, kalau dari sisi hukum,” tegasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan