Ganti Rugi Tanah Balai Desa Bamban Lama Tersendat

Kamis, 27 Februari 2014 | 16:46 WIB
Harno, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Rembang. (Foto:Puji)

Harno, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Rembang. (Foto:Puji)

PAMOTAN, MataAirRadio.net – Proses ganti rugi tanah milik warga yang kini dipakai untuk Balai Desa Bamban Kecamatan Pamotan belum juga beres. Padahal, balai desa itu sudah berdiri sejak 2008 alias sudah empat tahun belum ada ganti rugi dari Pemerintah.

Pengajuan ganti rugi tanah warga untuk balai desa itu sudah pernah diajukan pada dua tahun silam, namun hingga Kamis (27/2) ini, belum juga ada penyelesaian. Harno, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Rembang mengatakan, masih banyak bangunan publik yang berdiri di atas tanah milik warga dan belum diselesaikan ganti ruginya.

Selain Balai Desa Bamban, ada sejumlah bangunan sekolah dasar di wilayah Kecamatan Sarang dan Sumber yang mengalami hal serupa. Menurut Harno, pihaknya sudah pernah mengusulkan penuntasan ganti rugi tanah warga, khususnya untuk Balai Desa Bamban.

Dari hasil konfirmasi pihak warga dan DPRD dengan Pemkab Rembang, muncul dalih ganjalan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, salah satunya balai desa. Di undang-undang itu dirumuskan sejumlah persyaratan, namun belum diikuti peraturan pemerintah yang lebih jelas.

Terakhir kali, desakan dari pihak desa untuk menuntaskan ganti rugi tanah untuk Balai Desa Bamban, mencuat di ajang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pamotan. Saat itu, pihak Pemkab Rembang berjanji untuk secepatnya merealisasikan ganti rugi. Pihak Pemkab masih saja beralasan belum selesai dengan aturan.

Harno juga mengatakan, soal nilai ganti rugi untuk tanah Balai Desa Bamban, sebenarnya tidaklah besar. Namun sandungan di peraturan memang perlu dirampungkan agar proses ganti rugi tidak melawan hukum. Dia pun berharap, Pemkab menyelesaikan persoalan ini, secepatnya.

Kepala Desa Bamban Kecamatan Pamotan Sudadi mengatakan, pembangunan balai desanya memang sudah dilakukan pada 2008. Balai desa anyar ini terbilang lebih besar dari sebelumnya. Menurut dia, tanah untuk balai desa ini adalah milik warga bernama Mas Sahid yang juga Mantan Kades Bamban.

Saat pertama kali dipakai untuk bangunan balai desa, pemilik tanah mengajukan nominal harga Rp80 juta. Ganti rugi pun pernah diusulkan pihak desa kepada Pemkab Rembang pada tahun 2012. Pemkab berjanji menuntaskan persoalan ganti rugi tanah balai desa ini setidaknya pada tahun 2015. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan