Gagasan Cabup Soal Pengelolaan Tambang Masih Normatif

Sabtu, 5 Desember 2015 | 16:29 WIB
Debat kandidat sesi II yang digelar KPU Rembang di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Kamis (3/12/2015) siang. (Foto: Pujianto)

Debat kandidat sesi II yang digelar KPU Rembang di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Kamis (3/12/2015) siang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Gagasan tiga calon bupati Rembang soal pengelolaan pertambangan di kabupaten ini dinilai masih normatif. Ketiga calon memang bicara soal tata kelola tambang yang benar, tetapi gagasannya dianggap samar-samar.

Suparno, warga Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang yang menyaksikan debat kandidat Kamis (3/12/2015) kemarin itu menilai, gagasan dari ketiga calon bupati belum bicara soal jaminan reklamasi dan tanggung jawab sosial perusahaan bagi warga di sekitar tambang serta pengetatan retribusi.

“Saya melihat dalam debat kemarin, visi dan misi mereka (calon bupati) terhadap tambang yang ada di Rembang, masih samar-samar. Kebijakan tentang bagaimana pengelolaan tambang dan reklamasi, masih samar-samar. CSR misalnya. Mestinya besar, tapi belum ada pengaruhnya ke kesejahteraan masyarakat,” katanya Sabtu (5/12/2015).

Pada debat kandidat sesi II, calon bupati Rembang Sunarto mengatakan, potensi tambang di daerah ini perlu pengelolaan yang baik. Penambangan menurutnya pasti merusak. Keseimbangan perlu dijaga, tetapi jaminan agar penambang menjaga keseimbangan tidak disebutkan.

“Potensi penambang perlu pengelolaan yang baik. Eksploitasi itu pasti merusak, tapi bagaimana penambangan itu harus direboisasi kembali,” katanya pada debat.

Calon nomor urut 2 ini juga mengatakan penambangan harus dilakukan sesuai aturan yang ada seperti rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan penambangnya harus mematuhi kaidah penambangan. Namun cara konkret untuk memastikan kepatuhan pada kaidah, belum jelas.

Sementara itu, calon bupati Hamzah Fatoni mengatakan, ekploitasi tidak boleh dibiarkan jika dilakukan tidak dalam konteks kesejahteraan serta pelestarian alam. Penambangan menurutnya mesti dilakukan dengan mempertimbangkan neraca sumber daya alam.

“Kita tidak boleh membiarkan eksploitasi sumber daya ini tidak dalam konteks dalam rangka kesejahteraan dan dalam rangka konteks pelestarian sumber daya alam,” katanya di debat kemarin (3/12/2015).

Hanya saja cara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat atas aktivitas pertambangan, tidak disebutkannya. Cabup nomor urut 1 ini, sekadar menegaskan bahwa penambangan jangan sampai mengganggu sumber daya air di kabupaten ini.

Calon bupati nomor 3, Abdul Hafidz berjanji mengatur tata kelola tambang yang benar, jika terpilih. Dia sempat bicara bakal menerbitkan perda dan perbup terkait pertambangan. Namun ia lantas meralat pernyataannya dengan mengatakan bahwa urusan tambang menjadi wewenang Pusat.

“Jika terpilih, yang akan kami lakukan, pertama adalah untuk mengatur tata kelola tambang yang benar. Yang itu akan kita perkuat dengan peraturan daerah atau peraturan bupati. (jeda) Namun demikian, karena UU 23 (Tahun 2014) mengamanatkan tambang jadi kewenangan Pusat melalui provinsi; angan-angan ini menjadi kabur,” katanya juga di debat itu.

Hafidz mengatakan, Pemkab masih punya wewenang mengelola pertambangan di daerah melalui pengetatan rekomendasi. Tetapi, upaya untuk itu hanya akan dilakukannya dengan sering konsultasi ke Pemerintah Pusat.

Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang berharap agar gagasan para calon bupati soal tata kelola pertambangan di daerah ini akan menjadi pertimbangan bagi pemegang hak pilih untuk menentukan suaranya pada Pilkada 9 Desember nanti.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan