Gagal Temui Menteri, Nelayan Cantrang Was-was Melaut

Jumat, 27 Februari 2015 | 15:45 WIB
Kapal nelayan Rembang di PPP Tasikagung. (Foto: Pujianto)

Kapal nelayan Rembang di PPP Tasikagung. (Foto: Pujianto)berit

 

REMBANG, mataairradio.com – Nelayan cantrang di Kabupaten Rembang mengaku tidak tenang saat melaut setelah mereka gagal bertemu Menteri KKP Susi Pudjiastuti di Jakarta.

Kamis (26/2/2015) kemarin mereka berunjuk rasa menuntut pencabutan larangan penggunaan cantrang dan 15 alat tangkap lain.

Was-was saat melaut itu karena sekarang sudah mulai ada aksi razia terhadap cantrang di beberapa perairan.

Padahal Menteri Susi memberi tenggat waktu hingga bulan September bagi cantrang untuk beroperasi sebelum benar-benar dilarang secara total.

Menurut tokoh nelayan cantrang dari Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Suyoto, pihaknya kesulitan lagi ke Jakarta karena iuran untuk berangkat ke Jakarta, cukup besar.

“Yang kini akan kami lakukan ialah meminta kepada daerah. Jika tidak dicabut, aturan itu mesti direvisi atau ada solusi lain yang diberikan,” katanya kepada mataairradio, Jumat (27/2/2015) siang.

Menurut pengurus paguyuban nelayan Mina Barokah Tasikagung, yang paling mungkin dilakukan Pemerintah adalah tetap membolehkan cantrang.

“Izin bagi kapal di atas 30 grosston pun agar tetap diberikan karena kebutuhan ekonomi kini terus berkembang,” tandasnya.

Sebagai pertimbangan, upah minimum kabupaten sudah mencapai Rp1,12 juta. Nelayan mesti mendapat hasil setiap kali pulang dari melaut, paling tidak sama dengan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Belum lagi, untuk melaut beberapa minggu, juga diperlukan perbekalan yang besar,” tegasnya

Lalu bagaimana kemungkinan nelayan cantrang beralih menggunakan pursen? Suyoto mengatakan Pemerintah perlu memfasilitasi.

“Fasilitasi yang dimaksud adalah jaminan harga yang stabil di pasar lokal akibat penumpukan ikan hasil pursen. Apalagi nelayan cantrang tidak bisa langsung mengoperasikan pursen,” kilahnya.

Sebelumnya, seribu nelayan dari Rembang bergabung dengan nelayan lain dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, mendatangi Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.

Mereka menuntut dicabutnya Permen KKP Nomor 2 Tahun 2015 yang dianggap mematikan kehidupan nelayan.

Di kementerian itu, nelayan gagal bertemu langsung dengan Menteri Susi karena hanya ditemui salah satu pejabatnya.

Mereka yang kemudian bergeser ke Istana Kepresidenan juga gagal bertemu Presiden Joko Widodo dan hanya ditemui salah satu staf kepresidenan.

“Kami pulang dengan kekecewaan,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan