Gagal Panen, Petani Tembakau Minta Bantuan Pemerintah

Selasa, 1 November 2016 | 15:19 WIB
Petani menjemur tembakau rajangannya di Desa Glebeg Kecamatan Sulang, baru-baru ini. (Foto: Facebook Choirul Anam)

Petani menjemur tembakau rajangannya di Desa Glebeg Kecamatan Sulang, baru-baru ini. (Foto: Facebook Choirul Anam)

 

REMBANG, mataairradio.com – Petani tembakau di Kabupaten Rembang meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten setempat menyusul gagal panen tembakau pada tahun ini akibat cuaca kurang mendukung.

Menurut Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Rembang Maryono, Selasa (1/11/2016) siang, bantuan tersebut dapat diambilkan dari pos dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh pemerintah kabupaten setempat.

“Tahun 2016, Pemkab Rembang menerima bagian DBHCHT Rp14 miliar. Paling tidak 25 persennya bisa dialokasikan untuk membantu petani yang gagal panen pada tahun ini agar bisa kembali menanam pada tahun 2017,” terangnya kepada mataairradio.com.

Bantuan yang dimaksudnya itu tidak harus uang, tetapi bisa berupa subsidi pupuk; misalnya jika petani biasanya membutuhkan lima kuintal ZA, maka pemerintah diharapkan bisa menyubsidi 1-2 kuintal pada masa tanam tembakau di tahun depan.

“Terutama, bantuan yang kami sangat harapkan pada saat ini adalah fasilitasi dari Pemkab Rembang kepada bank. Harapan kami, pembayaran pengembalian modal bisa ditangguhkan dulu karena gagal panen. Hampir tiap petani berhutang ke bank antara Rp10-40 juta,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa kondisi petani tembakau di Kabupaten Rembang pada saat sekarang sedang memprihatinkan, karena hasil panen jauh dari harapan.

Ia menyebutkan harga tembakau kini rata-rata Rp20.000 per kilogram, sedangkan tahun lalu Rp25.000 per kilogram. Namun harga terbaik di tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu. Tembakau super tahun ini dihargai Rp35.000 per kilo, sedangkan tahun lalu Rp32.000 per kilo.

“Melihat kondisi tersebut, Pemerintah harus ikut campur untuk membantu petani. Kegagalan panen membuat petani kesulitan modal mengolah lahannya pada tahun depan. Permintaan kami itu merupakan hasil rapat di Jawa Tengah dan akan segera kita sampaikan ke pemkab,” ujarnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan