Fraksi PKB Desak Pemkab Disiplinkan PNS Berpolitik Pragmatis

Sabtu, 31 Januari 2015 | 18:46 WIB
Ketua Fraksi PKB DPRD Rembang Mohammad Imron. (Foto:Pujianto)

Ketua Fraksi PKB DPRD Rembang Mohammad Imron. (Foto:Pujianto)

REMBANG, mataairradio.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Rembang menemukan indikasi adanya agenda yang disembunyikan di luar urusan menyempurnakan ketimpangan roda pemerintahan, dalam hal desakan pengangkatan Bupati definitif, baru-baru ini.

“Agenda yang disembunyikan itu terbaca dari perilaku seorang oknum PNS dengan inisial AR yang aktif melobi anggota DPRD agar menghadiri paripurna pemberhentian bupati dan pengangkatan wakil bupati menjadi Bupati Rembang,” ungkap Ketua Fraksi PKB DPRD Rembang Mohammad Imron.

Namun Imron enggan membeber agenda yang disembunyikan itu. Pihaknya hanya mendesak kepada Pemkab Rembang agar mendisiplinkan oknum PNS tersebut.

“Sebab, tidak semestinya, pegawai negeri sipil berpolitik secara pragmatis,” tegasnya.

Hingga Sabtu (31/1/2015) siang, pihak eksekutif belum memberikan tanggapan perihal dugaan campur tangan oknum PNS dalam hal pengangkatan Wakil Bupati Abdul Hafidz menjadi Bupati definitif melalui sidang paripurna DPRD, yang empat kali gagal mencapai kuorum.

Namun Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang Suparmin pernah mengatakan, PNS rawan ditarik-tarik di setiap pemilu atau kegiatan politik.

“Kami kerap mendapat pengaduan dari masyarakat terkait ketidaknetralan PNS dalam kontes politik,” ungkapnya dalam sebuah kesempatan.

Menurutnya, tidak semua pengaduan diproses, kecuali yang dilakukan secara resmi via surat dan jelas identitas pengirimnya.

“Soal penindakan disiplin bagi PNS yang tidak netral atau berpolitik praktis, kami serahkan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan. BKD hanya sebatas membuat kajian atau telaah staf,” tandasnya.

Wakil Bupati yang sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Abdul Hafidz mengaku tidak melibatkan campur tangan pihak tertentu, termasuk yang terkait dengan oknum PNS dan kepala desa, terkait usulan pengangkatannya sebagai Bupati definitif.

Di setiap kali kesempatan akhir-akhir ini, dia hampir selalu mengatakan bahwa baginya dilantik atau tidak menjadi Bupati definitif, tidak menjadi persoalan.
“Saat ini saya hanya mau fokus menjalankan roda pemerintahan di sisa waktu masa jabatan (ingga 20 Juli mendatang),” ujarnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan