Final, Kafe Karaoke Wajib Tutup Total Sejak H-2 Ramadan

Sabtu, 12 Mei 2018 | 16:09 WIB

Petugas dari Satpol PP Kabupaten Rembang menyegel salah satu kafe karaoke yang tidak berizin, Sabtu (19/11/2016). (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Usaha jasa kepariwisataan kafe karaoke di Kabupaten Rembang wajib tutup total sejak H-2 Ramadan 1439 Hijriyah.

Bupati Rembang Abdul Hafidz pada sela-sela gelar hasil operasi peredaran Miras di halaman Kantor Bupati setempat menegaskan, kafe karaoke wajib tutup hingga H+10 setelah 1 Syawal.

Ia meminta bantuan kepada awak media untuk menginformasikan kepada dirinya bila menjumpai kafe karaoke yang nekat beroperasi pada rentang waktu tersebut.

“Tidak cukup dengan Satpol PP, TNI, dan Polri, kami juga butuh bantuan dari rekan-rekan wartawan untuk menginformasikan bila ada (kafe karaoke) yang mengingkari kesepakatan,” katanya.

Meski meminta peran aktif masyarakat dalam menginformasikan bentuk pelanggaran di lapangan, Bupati melarang adanya “sweeping” dari kelompok masyarakat dan Ormas.

Ia menekankan, bahwa penegak Perda adalah Satpol PP yang didukung oleh alat negara lainnya seperti Polri dan TNI.

“Ormas silakan  memberikan dukungan, tetapi tidak bisa seenaknya saja mengeksekusi,” tegasnya mewanti-wanti.

Di Kabupaten Rembang, usaha jasa kepariwisataan yang berizin hanya delapan.

Selebihnya merupakan warung kopi namun memiliki fasilitas tambahan karaoke.

Bagi warung kopi yang demikian, Satpol PP Kabupaten Rembang akan koordinasi dengan dinas kebudayaan dan pariwisata. Apakah masuk kategori usaha jasa kepariwisataan atau tidak.

Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Penegakan Perda pada Satpol PP Kabupaten Rembang Heru Susilo mengaku sedang menyosialisasikan aturan tersebut.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan