Fatwa NU dan Muhammadiyah Rembang: Politik Uang Haram

Rabu, 27 Februari 2019 | 19:14 WIB

Ilustrasi (Foto: nu.or.id)

 

REMBANG, mataairradio.com – Dua organisasi massa terbesar di Indonesia yaitu Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Rembang berfatwa bahwa kegiatan praktik politik uang (money politic) menjelang Pemilu serentak 17 April mendatang hukumnya haram.

Sekretaris Pengurus Cabang NU (PCNU) Rembang Kiai Haji Muhtar Nur Halim menyatakan, Pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan baik di pusat sampai daerah khususnya PCNU Rembang mengeluarkan fatwa bahwa hukum risywah (suap) adalah haram bagi yang memberi maupun yang menerima. Dalam konteks pemilihan umum (Pemilu), politik uang hukumnya haram.

Namun dirinya mengungkapkan, fakta di lapangan Caleg maupun masyarakat masih melakukan praktik-praktik politik uang tersebut. Menurutnya hal itu sudah membudaya sejak pemilihan umum berlangsung.

“Kepada Caleg maupun pemilih yang mayoritas Warga Nahdliyin supaya belajar memilih pemimpin yang tidak memberi uang. Karena awal mula tindakan korupsi berasal dari praktek tersebut.

Sebab jika Caleg yang memberi uang terpilih maka kemungkinan korupsi sangat tinggi, karena dana politik yang dikeluarkan sangat besar,” ujarnya.

Muhtar menyindir Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang dianggapnya tidak maksimal dalam bekerja, karena semangat pembentukan lembaga ini salah satunya adalah mencegah politik uang terjadi.

Dirinya menganggap Bawaslu tutup mata terhadap fakta di lapangan terkait praktik politik uang, dengan alasan tidak ada bukti, tidak ada laporan, dan alasan formil lainnya.

Dirinya juga menuding bahwa ada semacam pembiaran oleh alat negara bernama Bawaslu terhadap praktek politik uang dan juga tidak ada semangat perlawanan.

“Padahal ini bisa sangat merugikan mental Bangsa Indonesia,” tegasnya.

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) pada Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Rembang Ustadz Arif Budiman menuturkan, Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah mengeluarkan fatwa bahwa praktik politik uang adalah haram bagi pemberi maupun yang menerima.

“Dan kekacauan bangsa di era demokrasi ini, salah satu faktornya adalah banyak praktik suap dan politik uang apalagi menjelang Pemilu,” tandasnya.

Banyaknya anggota DPR maupun Kepala Daerah yang tertangkap korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena biaya politik saat kampanye dan menjelang pemilihan sangat tinggi.

Dia mengimbau agar warga Muhammadiyah memilih wakilnya secara selektif, dan berharap agar memilih Caleg yang tidak memberi uang kepada pemilih.

“Semangat ini harus digerakkan oleh para tokoh ulama dan juga tokoh masyarakat. Selain itu ada lembaga Bawaslu yang memang mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) untuk mencegah terjadinya praktek ini.

Jangan sampai Bawaslu hanya berperan dalam hal yang remeh temeh seperti memberi teguran ketika ada partai yang salah dalam berkampanye atau terlalu banyak memasang alat peraga kampanya (APK),” pungkasnya.

Dalam sejarah Pemilu 2009 Panwaskab Rembang pernah mengeksekusi pidana pemilu berupa politik uang yang melibatkan Caleg salah satu partai sehingga terbukti melakukan pelanggaran sampai diputuskan bersalah oleh pihak pengadilan.

Tindakan tersebut bisa membuat efek jera bagi pihak yang mempunyai niat untuk melakukan praktek politik uang.

 

 

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mukhamad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan