Dugaan Ijazah Palsu Oknum Anggota DPRD Rembang Diungkit

Jumat, 28 November 2014 | 16:20 WIB
Dua orang dari Formappel saat menunjukkan ijazah yang diduga palsu milik SPD, seorang anggota DPRD Rembang dari PPP, Jumat (28112014). (Foto: Pujianto)

Dua orang dari Formappel saat menunjukkan ijazah yang diduga palsu milik SPD, seorang anggota DPRD Rembang dari PPP, Jumat (28112014). (Foto: Pujianto)

REMBANG, mataairradio.com – Tiga orang warga yang mengatasnamakan diri bagian dari Forum Masyarakat Peduli Pemilu Legislatif (Formappel), Jumat (28/11/2014), mendatangi Kepolisian Resor Rembang. Mereka mengungkit aduan dugaan ijazah palsu terhadap salah seorang anggota DPRD Rembang.

Ketiganya datang dengan didampingi Koordinator Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang, Bambang Wahyu Widodo, dan diterima secara langsung oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rembang Iptu Eko Adi Pramono, sekitar pukul 10.00 WIB.

Bambang membenarkan, kedatangannya bersama tiga orang anggota Formappel adalah untuk mempertanyakan perkembangan penanganan aduan kasus dugaan ijazah palsu yang dialamatkan kepada SPD, anggota DPRD dari PPP, berasal dari Daerah Pemilihan Sarang-Sedan.

“Betul. Ini tadi saya mendampingi teman-teman dari Formappel untuk menanyakan perkembangan penanganan aduan dugaan ijazah palsu dari saudara SPD, yang kini duduk sebagai anggota DPRD dari PPP. Kasatreskrimnya baru, jadi hanya berjanji untuk kembali membuka kasus tersebut,” kata Bambang.

Dari keterangan pihak Formappel yang dikutipnya, SPD perlu diperiksa terkait dugaan ijazah palsu. SPD menggunakan ijazah dari salah satu MTS sebagai syarat pencalonannya sebagai kandidat legislator.

Menurut Formappel, pada tanggal dan tahun ketika diterbitkan ijazah tersebut, MTs yang bersangkutan, justru belum berdiri atau belum tengah melakukan kegiatan pembelajaran.

Kasatreskrim Polres Rembang Iptu Eko Adi Pramono menyatakan akan membuka kembali aduan Formappel pada 22 Juli 2014 tentang dugaan ijazah palsu terhadap salah seorang anggota DPRD Rembang.

“Kami perlu buka kembali dan sampai sejauh mana penanganannya. Kita akan tindak lanjuti kedatangan warga dari Formappel ini. Dalam hal ini, sebagai penegak hukum, kami akan bertindak secara profesional dan proporsional terhadap siapapun,” katanya.

Meski aduan warga masuk sebelum pelantikan atau sebelum 14 Agustus 2014, SPD tetap diambil sumpah janji jabatannya sebagai anggota DPRD Rembang periode 2014-2019, karena saat itu proses hukum sedang pada tahap penyelidikan.

Baru setelah nantinya Pengadilan menyatakan SPD terbukti bersalah, yang bersangkutan bisa diberhentikan dari kursi legislatif.

SPD yang dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, dirinya benar-benar mendapatkan ijazah dari MTs Nahjatussholihin Kragan. Dia memperolehnya dari jalur pendidikan informal setara MTs yang dinaungi Pesantren Nahjatussholihin dengan sekolah masuk sore.

Ketika itu, memang Nahjatussholihin belum membuka pendidikan formal MTs dengan sekolah masuk pagi. Namun menurut SPD, ijazah yang dipakai oleh dirinya untuk mencalonkan diri dalam pencalegan kemarin, tetap bisa dipertanggungjawabkan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan